KE MANA ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA?

Dalam kesempatan ini, salah seorang anggota Care Tourism, Cri Murthi Adi menulis tentang Arah Pembangunan Kepariwisataan, yang menurutnya merupakan hal paling dasar dalam perencanaan. Karena artikel ini agak terlampau panjang untuk ditampilkan sekaligus, maka kami bagi menjadi tiga bagian. Inilah bagian-1 tulisannya.

I. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA

(1).Pembangunan Pariwisata Indonesia dihadapkan pada pelbagai permasalahan, tantangan, peluang dan juga hambatan baik berskala global maupun nasional.
Seringkali dinyatakan, bahwa pariwisata berperan penting sebagai penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu Negara, namun pada kenyataannya pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas.

Di Indonesia, pembangunan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk:
1.1 Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
1.2 Penghapusan Kemiskinan & Pengangguran;
1.3 Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development);
1.4 Pelestarian Budaya (Culture Preservation);
1.5 Peningkatan (stimulasi) kegiatan dan nilai-nilai Ekonomi dan Industri;
1.6 Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia;
1.7 Pengembangan Teknologi.
Dengan demikian, pembangunan pariwisata mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Pariwisata menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang juga menunjang kesejahteraan masyarakat secara nasional.

(2). Kemauan Politik (Political Will) belum disertai Program yang konkrit. Dirasakan perlu adanya peningkatan wawasan dan pemahaman yang mampu menjabarkan Kemauan Politik tersebut ke dalam Program yang efektif;
2.1 Pasar Domestik yang besar dan potensial adalah peluang yang belum maksimal dimanfaatkan;

2.2 Pembangunan Tujuan Wisata hingga dewasa ini dilakukan secara partial dan belum berorientasi pada pasar, kurang mempertimbangkan potensi dari karakter pasar;
2.3 Penyebaran Pusat-pusat kepariwisataan sangat diperlukan mengingat pembangunan kepariwisataan terkonsentrasi pada daeraah tertentu saja dengan efek distribusi yang masih terbatas;

2.4 Pariwisata Nusantara sebagai tulang punggung pariwisata Indonesia memerlukan peningkatan aksesibilitas untuk menunjang mobilitas domestik. Perlu dipertimbangkan deregulasi dalam pengangkutan udara maupun laut dengan angkutan penyeberangan yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat/pelaku perjalanan (wisatawan);

2.5 Kelembagaan. Kepariwisataan Indonesia memerlukan suatu lembaga yang kompeten dengan syarat berada dalam posisi memiliki jangkauan kewenangan yang memadai untuk mewujudkan fungsi koordinasi;

2.6 Pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan. Dalam rangka menghadapi paradigma baru dan tuntutan global, pembangunan pariwisata hendaknya diarahkan untuk menganut standar kepedulian lingkungan yang tinggi dan kepedulian terhadap kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan terhadap norma dan nilai budaya masyarakat;

2.7 Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengangkat pelaku usaha kepariwisataan Indonesia skala kecil dan menengah, diperlukan kebijakan keuangan yang disertai penyuluhan profesional terencana;

2.8 Ketidak-siapan daerah untuk menghadapi tantangan pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam lingkup otonomi daerah, dari segi aparat maupun dari segi dukungan sarana dan prasarana;

2.9 Citra Indonesia sebagai multi-destination, di dunia internasional masih belum jelas. Masyarakat internasional masih lebih mengenal Bali, walaupun dalam kenyataan banyak tujuan wisata lain yang menawarkan berbagai Ragam Produk Unik;

II.   PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKESINAMBUNGAN (Sustainable Tourism Development)

1.    Secara konseptual dan operasional, pembangunan pariwisata berkesinambungan (sustainable tourism) telah berkembang pembahasannya sejak tahun 1940-an hingga 1992 yang diperjelas dalam RIO Earth Summit yang mendapat Respons Industri melalui Agenda-21 For Tourism;

2.    Kelanjutan dari proses historis Sustainable Tourism masih belum nyata dilakukan dengan perumusan arah kebijakan sebagai pembenaran perwujudannya.

III.    DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

1.    Perubahan iklim sudah terjadi dan sangat nyata berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kepariwisataan berkesinambungan dan lebih dari itu pariwisata abad 21.
Dalam menghadapi perubahan iklim, pariwisata mampu berperan penting melalui kepemimpinan (leadership) sebagai Agent of Change dalam upaya kegiatan adaptasi dan mitigasi;

2.    Bagaimana hal ini disikapi? Apakah sudah dirumuskan arah kebijakan yang mengena dan relevan dalam rangka menghadapi perubahan iklim yang sangat mempengaruhi perencanaan, pengembangan dan pemasaran destinasi wisata?

IV.    DESTINASI PARIWISATA

1.    Destinasi Pariwisata diartikan sebagai area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang saling terkait dan saling melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan;

2.    Kenyataan yang dihadapi antara lain adalah:
2.1    Masih belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dengan tujuannya;
2.2    Kompetisi/persaingan sejumlah besar daerah pada tingkat kabupaten/ kota menjadi semakin ketat; yang kesemuanya terjadi dalam lingkup desentralisasi dan otonomi daerah, hal mana membawa akibat pada kenyataan bahwasanya pengembangan destinasi wisata belum optimal, padahal pengembangan sebagaimana dimaksud merupakan unsur vital pembangunan pariwisata nasional;

3.    Bagaimana solusi yang terbaik mengatasi hal ini?
3.1    Dalam lingkup peningkatan investasi dan expor non-migas, pariwisata ditergetkan (catatan editor: dan harus diwujudkan) sebagai peraih devisa negara yang berarti serta berperan menunjang sektor lainnya;
3.2    Kenyataan yang dihadapi di lapangan:
3.2.1    Belum terbentuknya kelembagaan pariwisata yang efektif dan efisien;
3.2.2    Belum jelasnya pembagian kewenangan bidang kepariwisataan antara pemerintah pusat dan daerah;
3.2.3    Belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dengan tujuannya;
3.2.4    Masih rendah dan terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;

4.    Mungkinkan permasalahan sebagaimana diutarakan di atas mampu menunjang arah kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dalam bidang investasi dan expor non-migas?

5.    Mungkinkan dapat diselenggarakan (dimotivasi) sinergi dan koordinasi serta integrasi optimal antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang notabene menjadi persyaratan utama dalam pengembangan dan perencanaan destinasi untuk mewujudkan kebijakan terpadu dan terpandu (integrated and guided policy)?

Sumber:

http://caretourism.wordpress.com/

 

Advertisements
By Ruslan Latenrilawa Posted in Article

One comment on “KE MANA ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA?

  1. Terima kasih Anda telah menyberluaskan artikel Care Tourism, namun alangkah baiknya jika Anda mencatumkan SUMBERNYA, sehIngga pembaca dapat membedakan mana yang merupakan SUMBER PERTAMA (Blog sumbernya) atau REBLOG (Copy)-nya. I appreciate your effort anyway.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s