Gerakan Cinta Museum

Gerakan Nasional Cinta Museum adalah upaya untuk mengembangkan museum-museum di Indonesia agar siap bersaing.

gerakan cinta museum
Tujuan

  1. Terjadinya peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting budaya bangsa
  2. Semakin kuatnya kepedulian dan peranserta pemangku kepentingan dalam pengembangan museum
  3. Terwujudnya museum sebagai media belajar dan kesenangan yang dinamis dan atraktif bagi pengunjung
  4. Terwujudnya museum sebagai kebanggaan publik
  5. Terwujudnya kualitas pelayanan museum
  6. Peningkatan jumlah kunjungan ke museum

Sasaran

  1. Menciptakan peran museum sebagai bagian dari pranata kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa
  2. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas kunjungan ke museum-museum seluruh Indonesia
  3. Mewujudkan landasan yang kokoh bagi masyarakat untuk meningkatkan apresiasi kesejarahan dan kebudayaan dalam upaya memperkuat jatidiri bangsa
  4. Menciptakan kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan antara museum dengan pemangku kepentingan
  5. Membentuk rumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan museum yang tidak saja menekankan kepada kepentingan ideologis dan kepentingan akademis, tetapi juga pada kepentingan lain dalam pemanfaatan museum
  6. Terbentuknya sinergisitas dari para pemangku kepentingan khususnya di bidang pariwisata untuk menempatkan museum sebagai lembaga yang memiliki daya tarik wisata budaya untuk dikunjungi

Strategi Program
Strategi mereposisi museum dalam menangkap peluang ke depan adalah:

  1. Meningkatkan keseimbangan antara kompleksitas fungsi museum yang diemban dengan sistem dan mekanisme pengelolaan yang profesional
  2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi koleksi, kegiatan museum, mempromosikan atau kampanye/sosialisasi museum sebagai tempat yang atraktif dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi
  3. Meningkatkan inovasi sistem peragaan koleksi museum yang ditata secara modern tanpa mengabaikan peran pendidikannya, misalnya melalui sentuhan teknologi komputer, presentasi audiovisual, serta pajangan video secara interaktif untuk lebih menarik dan lebih mendidik
  4. Museum sebagai jendela budaya harus lebih dikembangkan sebagai tempat pertemuan masyarakat atau komunitas yang nyaman, menyenangkan, akomodatif, dan lengkap
  5. Mengoptimalkan kreativitas program-program, aktivitas dan promosi kegiatan museum yang menarik, lebih mendidik sekaligus menghibur, yang dapat menggugah emosi atau imajinasi pengunjung untuk lebih tertarik, mengetahui, dan mengapresiasi pengalaman yang diperoleh selama berkunjung di museum sebagai bagian dari kehidupan budayanya
  6. Memperkuat data dan informasi terkait dengan koleksi, aktivitas dan promosi kegiatan museum yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pengunjung
  7. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi para pengunjung terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas, sarana pendukung dan layanan yang disediakan oleh museum
  8. Mengintegrasikan fungsi museum dengan sistem pendidikan nasional yang ada, khususnya pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) yang tidak memiliki museum
  9. Memperkuat jaringan kerja museum sebagai lembaga nonprofit

Sumber: http://cinta-museum.blogspot.com/

Advertisements

Instrumen Penelitian Pengunjung Museum

Teori Penyusunan Instrumen Penelitian Pengunjung Museum

 

Oleh: Isman Pratama Nasution
(Departemen Arkeologi FIB-Universitas Indonesia)


1. Pendahuluan

Perihal pentingnya suatu museum melakukan suatu penelitian atau riset, khususnya terhadap pengunjung tergambar dari uraian Neil Kottler dan Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Museum Strategy and Marketing menyatakan bahwa “Museum di masa lalu dikenal dengan perlakuannya yang dingin kepada pengunjung. Mereka memberikan sedikit atau bahkan tanpa orientasi, beberapa pegawainya ditugaskan untuk menyambut dan membantu pengunjung dan tidak ada upaya untuk menambah bagian yang berarti di dalam ingatan pengunjung. Situasi ini telah berubah dalam perkembangan sejumlah museum. Museum-museum hari ini meneliti persepsi dan sikap dari masyarakat, karakteristik pengunjung dan bukan pengunjung dan komentar-komentar pengunjung tentang pengalaman mereka. Penelitian-penelitian telah menolong para manager museum merancang kembali program-programnya dan menyebarkan kembali sumber-sumber mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kepuasan pengunjung. Manager harus datang untuk menghargai fakta bahwa kualitas dari museum akan pengalaman sebagian besar ditentukan apakah pengunjung akan mengunjungi lagi atau akan merekomendasikan museum untuk pengunjung potensial yang lainnya” (Kotler & Kotler,1998:43).

Disamping itu, dari pengertian kata museum sendiri yang menurut Lembaga Permuseuman Internasional (ICOM) adalah lembaga non-profit yang bersifat permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan tak benda beserta lingkungannya, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan (Ali Akbar, 2010:2); maka aktivitas penelitan atau riset sangat diperlukan dan tercakup di dalamnya. Meskipun jika kita perhatikan bunyi Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa” (Ali Akbar, 2010:2) tidak mencantumkan kata penelitian atau riset dalam aktivitasnya sesungguhnya lembaga ini (museum) tetap didalamnya terdapat aktivitas penelitian, selain penyajian koleksi dan aktivitas lainnya. Karena suatu benda koleksi museum yang disimpan, dirawat , diamankan dan dimanfaatkan membutuhkan aktivitas penelitian agar bermakna dan lestari. Dalam konteks ini, penelitian yang dimaksud adalah penelitian terhadap benda koleksi, bukan penelitian terhadap pengunjung.

Selain pendapat Kotler dan Kotler diatas, jika pengertian museum dari sejumlah ahli yang memberikan pendapatnya tentang makna dari kata museum itu, dikupas misalnya diantaranya adalah Ali Akbar dalam bukunya yang berjudul Museum di Indonesia Kendala dan Harapan (2010) memberikan definisi tentang museum sebagai tempat menyimpan koleksi baik alam maupun budaya dan aktivitas yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat umum, maka terkandung makna pemanfaatan museum dapat digunakan untuk aktivitas penelitian yang dilakukan di museum, baik terhadap koleksi benda museum, pengunjungnya, masyarakat di sekitar museum, maupun terhadap aktivitas pengelolaannya yang meliputi organisasi, kepemimpinan, sarana dan prasarana, pameran, dan lainnya.

Lebih lanjut Ali Akbar (2010) menjelaskan bahwa museum dapat berupa ruangan, anjungan, keraton, istana, benteng, kompleks makam, rumah adat, rumah pribadi, tempat bersejarah, monument, laboratorium pusat atau unit atau tempat apapun sepanjang pengelola menyebutnya sebagai museum. Tempat-tempat tersebut dapat saja berbadan hukum ataupun tidak dan dapat saja dikelola oleh pemerintah, ataupun perusahaan, perorangan, organisasi resmi, perkumpulan mandiri, dan lainnya (Ali Akbar 2010:2). Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan pada bangunan yang disebutkan tersebut, baik anjungan, keraton, benteng, rumah adat, rumah pribadi dan tempat bersejarah lainnya.

Dengan demikian makna dari kata museum adalah suatu tempat dimana koleksi budaya milik manusia dari suatu masa dan wilayah disimpan, dipamerkan dan dirawat keberadaannya untuk berbagai kepentingan aktivitas masyarakat seperti pendidikan, rekreasi dan kesenangan semata, ditambahkan dengan aktivitas penelitian baik yang dilakukan oleh intern museum sendiri maupun masyakarat khususnya pengunjung yang datang untuk penelitian.

Memang di dalam buku Pedoman Museum Indonesia (2010), diuraikan bahwa museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. Penelitian yang dilakukan adalah untuk pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperlukan izin dari kepala museum untuk melakukan penelitian di museum dan copy dari hasil penelitian diserahkan kepada museum (Direktorat Museum, 2010:17).

Dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Kepuasan Pengunjung Museum: Perlukah Dilakukan” Kresno Yulianto menguraikan secara sekilas perihal riset pengunjung yang pernah dilakukan di Indonesia yang diketahuinya yang dilakukan oleh Rosinta (2007), Gunawan (2010), dan Yusiani (2010). Pada bagian penutupnya Yulianto menyimpulkan bahwa museum perlu menganalisis kepuasan pengunjungnya (Yulianto, 2010:87). Dengan demikian, bisa dinyatakan penelitian pengunjung, sejalan dengan perubahan paradigma museum sendiri, bahwa orientasi museum yang semula kepada benda koleksi museum kini telah bergeser menjadi orientasi kepada masyarakat, khususnya pengunjung.

Dalam paper ini, focus uraian secara ringkas tertuju pada apa yang dimaksud dengan penelitian pengunjung, dan pentingnya hasil penelitian pengunjung, serta yang utama adalah penyusunan instrument penelitian kepada pengunjung serta contoh-contohnya.


2. Penelitian terhadap Pengunjung

Istilah penelitian terhadap pengunjung (atau penelitian pengunjung) atau riset pengunjung dalam berbagai literature yang mengkajinya dan dalam konteks museum seringkali diberi label yang cukup bervariasi dengan maksud yang sebenarnya sama. Beberapa istilah tersebut misalnya yang dapat ditemui seperti “visitors studies”, “market research”,”survey pengunjung”, dan sebagainya.

Graham Black dalam the Engaging Museum Developing Museums for Visitor Involvement di awal tulisannya menyatakan bahwa analisa terhadap pengunjung dan pengunjung potensial ke museum biasanya diberi definisi sebagai “market research”, walaupun batasan ini tidak menegaskan sepenuhnya partisipan yang diteliti (Black,2005: 9). Namun demikian, jenis aktivitas ini mencerminkan hanya sebagian dari pekerjaan yang sekarang dilaksanakan oleh museum karena mereka mencoba untuk mengembangkan suatu pemahaman yang penuh dari pengunjung, motivasinya, kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapannya, cara mereka mengekplor dan menarik dengan pameran-pameran, staf dan lainnya, dan apa yang mereka peroleh dari pengalamannya. Penjelajahan ini sekarang dibawah judul “visitors studies” (studi tentang pengunjung) (Black,2005: 9). Selain itu, istilah yang sering juga digunakan adalah survey pengunjung yang dilakukan oleh seorang individu sebagai peneliti maupun oleh lembaga tertentu khususnya oleh pihak museum sendiri untuk meningkatkan layanan terhadap pengunjungnya.

Dapat juga digunakan istilah kajian pengunjung yang mempunyai makna mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengunjung, yang berkenaan dengan motivasinya, persepsinya, karakteristiknya, perilaku dan nilai yang dimilikinya. Dalam tulisan ini akan digunakan istilah kajian pengunjung sebagai batasan yang sepadan dengan istilah visitor studies, atau survey pengunjung.

Tujuan dari kajian pengunjung ini adalah untuk mendapat informasi, pesan, kesan, dan pengalaman yang diperoleh pengunjung, setelah mendatangi suatu museum, baik dalam rangka mengisi waktu luang keluarga, rekreasi atau hiburan maupun dalam rangka pendidikan dan penelitian. Kepada pengunjung akan diajukan suatu daftar pertanyaan yang ditanyakan untuk suatu kepentingan yang beranekaragam yang dimaksud oleh si peneliti atau penanya, baik melalui tehnik wawancara, mengisi kuesioner , Focus Group Discusion (FGD), maupun observasi (pengamatan).

Agar suatu kajian terhadap pengunjung dalam pelaksanaannya mencapai hasil yang baik, peneliti harus memiliki suatu kerangka penelitian atau disain penelitian yang baik. Didalamnya diuraikan latar belakang dan permasalahan yang jelas, tujuannya jelas, ada teori dan metode yang digunakan, serta ada referensi yang mendukungnya.

Ada berbagai topik atau tema yang dapat dijadikan pokok utama kerangka penelitian yang secara umum sasarannya dapat ditujukan pada dua jenis kelompok saja yaitu menyangkut kepada pengunjung tetap museum maupun tidak tetap, dan bukan pengunjung museum (atau masyarakat) yang potensial menjadi pengunjung museum.


3. Teori Penyusunan Instrumen Penelitian Pengunjung

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Instrumen penelitian dalam ilmu social umumnya berbentuk kuesioner dan pedoman pertanyaan. Semua jenis instrument penelitian berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:59).

Pembuatan instrument penelitian merupakan satu mata rantai dalam kegiatan penelitian setelah penelitian merumuskan secara jelas dan tegas permasalahan dan tujuan penelitian. Dari instrument penelitian akan diperoleh rangkaian jawaban responden yang akan menjadi data untuk diolah, ditabulasi, dianalisis statistic, analisis teoritis, uji hipotesis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan dari penelitian itu (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:59).

Daftar pertanyaan dalam instrument penelitian memiliki karakter dan persyaratan serta disiplin yang berbeda dengan model tanya jawab dalam dialog, dengar pendapat, curah saran, debat, diskusi, interogasi, apalagi sekadar berbincang santai alias ngobrol. Oleh karena rangkaian pertanyaan dalam kuesioner, angket ataupun interview guide bertujuan untuk menggali data secara akurat dan sahih sesuai permasalahan dalam penelitian, instrument penelitian harus disusun sedemikian rupa agar tidak berkesan menjebak, terlalu mengarahkan, terlalu menggiring, menyugesti, menggurui, menguji, melecehkan, menguak rahasia pribadi atau menyingkap hal-hal yang tidak relevan (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:59).

Agar dalam pelaksanaan penggalian data atau wawancara berjalan dengan akrab dalam menyusun instrument penelitian peneliti harus menjaga suasana bahasa/tata krama berbahasa agar tidak memancing emosi responden. Responden harus dijaga suasana batin yang obyektif, empiris, rasional, dan dengan sukarela memberi jawaban apa adanya. Karena itu, perlu dihindari hal-hal yang bisa menimbulkan kemarahan, rasa malu, jemu/kemalasan pada responden. Jangan sampai responden menganggap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak penting, tak berguna, mengada-ngada,khawatir dikaitkan dengan hal-hal lain (pajak, masalah politik, urusan polisi) (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:60).

Agar dapat menyusun instrument penelitian yag bagus peneliti harus memahami betul apa yang ditanyakan, apa saja alternative jawaban yang memang mungkin, dan apa hubungan pertanyaan itu dengan permasalahan atau tujuan penelitian (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:60).

Ada dua jenis instrument penelitian yang dikenal yaitu kuesioner dan pedoman wawancara. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternative jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Pedoman pertanyaan atau pedoman wawancara umumnya berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam. (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:60-61). Dalam pedoman wawancara, rangkaian pertanyaan tidak dilengkapi dengan jawaban yang telah ditentukan seperti di dalam kuesioner. Karena peneliti mengharapkan jawaban yang lebih luas, lebih rinci, lebih detail, lebih lengkap, dan lebih dapat keadaan seutuhnya (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:61)

3.1 Cara penggalian data dengan kuesioner
Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan kuesioner. Masing-masing cara memiliki keunggulan dan kelemahan. Efisiensi dan efektivitas masing-masing cara tergantung pada kebutuhan data yang diinginkan dan diperlukan peneliti. Beberapa cara penggalian data itu sebagai berikut:

  1. Melalui wawancara langsung
  2. Kuesioner diisi sendiri oleh responden
  3. Dengan system angket yang diposkan
  4. Melalui wawancara via telepon (Bagong Suyanto & Karnaji,2011:62-64)

Selain itu, pada saat sekarang, dimungkinkan melalui media internet untuk memperoleh data kepada responden.

3.2 Jenis pertanyaan dalam kuesioner
Ada beberapa jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam pembuatan kuesioner, yaitu:

1. Pertanyaan tertutup
Dalam jenis pertanyaan yang tertutup, jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu, responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain.
Contoh: Pada hari minggu, waktu luang anda gunakan bersama keluarga kemana ?
a. Ke museum
b. Ke mall
c. Ke kebun binatang
d. Ke rumah sanak saudara
e. Ke bioskop
f. Ke restoran
Responden tidak dapat memberi jawaban lain (respon) di luar jawaban yang telah ditetapkan, sehingga menutup jawaban lain.

Perihal kelebihan dan kekurangan dari jenis pertanyaan tertutup ini atau pertanyaan yang telah ditentukan, menurut James A Black dan Dean J Champion (1992), adalah kelebihannya pada soal-soal tertutup, yaitu 1) soal-soal respon yang ditentukan mudah diskor dan dikode 2) tidak ada tulisan yang diminta dari responden 3) soal-soal respon yang ditentukan memudahkan penyelesaian kuesioner 4) jika kuesioner diposkan kepada responden, ada kecenderungan kuat bahwa para responden akan mengembalikan lebih sering jika hanya sedikit soal atau tidak ada jawaban teertulis yang diminta.

Adapun kelemahannya adalah 1) ketidakmampuan secara potensial pada peneliti untuk menyediakan bagi responden semua alternative respon yang relevan 2) khususnya yang digunakan untuk pengukuran sikap, bisa mengarahkan seorang responden kepada ketergelinciran ke dalam suatu set respons.

2. Pertanyaan terbuka
Pada jenis pertanyaan terbuka, responden dapat memberikan jawaban yang diinginkannya tanpa panduan jawaban yang sudah disediakan. Oleh karenanya responden dapat dengan leluasa menjawab pertanyaan tersebut dan mengemukakan pendapat nya masing-masing.
Contoh: Mengapa anda datang ke museum ?
Jawaban : ……………………………………………

Kelebihan dan kekurangan dari soal terbuka ini,menurut James A Black dan Dean J Champion (1992) diantaranya adalah untuk kelebihannya yaitu 1) soal-soal terbuka terutama berguna bila mana peneliti memiliki sedikit atau tidak memiliki informasi mengenai sampel yang diselidiki; 2).di dalambeberapa contoh tertentu, soal-soal terbuka bisa membantu peneliti mendapatkan pemahaman mengenai tingkah laku suatu kelompok yang diselidiki. Sedangkan kekurangan dari pertanyaan jenis ini adalah; 1) kesulitan untuk mengelompokkan atau mengkode respons, 2) suatu bias terdapat pada soal-soal respons terbuka yang berasal dari beberapa sumber; 3) soal-soal ini memakan waktu untuk menyelesaikannya (Black & Champion,1992: 332-333).

3. Pertanyaan semi terbuka
Pada jenis pertanyaan semi terbuka ini, jawaban telah disediakan oleh peneliti namun masih dimungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan tersebut apabila jawabannya tidak ada dan tidak sesuai dengan pendapat nya.
Contoh: Bagian manakah dari museum ini yang tidak menarik menurut anda ?

  1. Ruang pameran tetap
  2. Ruang pameran temporer
  3. Ruang auditorium
  4. Ruang edukasi
  5. Lainnya, sebutkan………………………………..

(Bagong Suyanto & Karnaji,2011:64-66).

Pertanyaan yang semi terbuka ini tampaknya sebagai jalan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada pertanyaan tertutup, sehingga responden masih diberi ruang untuk mengemukakan pendapatnya dan mengisi jawaban. Oleh karenanya pertanyaan semi terbuka ini merupakan gabungan dari jenis pertanyaan yang tertutup dengan jenis pertanyaan yang terbuka.

3.3 Isi pertanyaan
Dalam kuesioner, isi pertanyaan yang diajukan biasanya berkisar pada empat hal, yaitu

  1. Pertanyaan tentang fakta konkret mengenai pribadi responden, yang meliputi nama, umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah penghasilan, agama, jumlah anak, suku bangsa, pekerjaan dan sebagainya.
  2. Pertanyaan tentang pendapat dan sikap. Didalam pertanyaannya biasanya menyangkut kepada masalah norma dan keyakinan responden terhadap suatu hal.
  3. Pertanyaan tentang informasi, yaitu, pertanyaan yangmemang menyangkut apa yang diketahui oleh responden dan sejauh mana hal tersebut diketahui.
  4. Pertanyaan tentang persepsi diri. Isi pertanyaan ini biasanya berupa penilaian perilaku responden sendiri dalam hubungannya dengan orang lain (Singarimbun dan Effendi, 1985:131 dalam Bagong Suyanto & Karnaji,2011:66).

3.4 Petunjuk Penyusunan Pertanyaan
Perihal petunjuk untuk menyusun pertanyaan atau kuesioner yang baik dan komunikatif, beberapa ahli mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya Bagong Suyanto & Karnaji (2011:66) menyebutkan ada tujuh syarat yaitu:

  1. Pilihlah kata-kata yang sederhana dan dimengerti oleh semua responden.Hindari pilihan kata-kata yang asing dan kurang lazim digunakan dalam berkomunikasi.
  2. Usahakan pertanyaan diajukan dalam bentuk kalimat yang jelas dan tidak mengandungmakna ganda atau mendua.
  3. Usahakan pertanyaan disampaikan secara sopan dan tidak terkesan ingin menguji kemampuan responden
  4. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sugesti dan seakan-akan sudah menggiring responden untuk memberikan jawaban tertentu.
  5. Susunan pertanyaan usahakan berjenjang mulai dari pertanyaan yang mudah menuju ke pertanyaan yang semakin sulit
  6. Susunan pertanyaan usahakan sistematis dan sudah terklasifikasi per masalah
  7. Pilihlah jawaban dari berbagai pertanyaan yangdiajukan jengan diberi urutan abjad, tetapi gunakan penomoran angka.

Sedangkan Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi (2002) mengemukakan suatu petunjuk pembuatan kuesioner atau kerangka wawancara yang mengutip dari Miller (1977:74-77) sebagai berikut: Pertanyaan dalam kuesioner harus disusun dengan secermat mungkin:
A. Perjelas lagi hubungan antara metode dengan masalah dan hipotesis. Buatlah matriks yang menghubungkan antara masalah, hipotesis, variable, indikator dan pertanyaan.

B. Rumuskan pertanyaan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

  1. Sesuaikan bahasa dengan tingkat pengetahuan responden
  2. Gunakan kata-kata yang mempunyai arti yang sama bagi setiap orang
  3. Hindari pertanyaan yang panjang karena pertanyaan panjang seringkali mengaburkan dan membingungkan
  4. Janganlah beranggapan bahwa responden memiliki informasi faktual
  5. Bentuklah kerangka pemikiran yang ada dalam benak anda
  6. Sarankan semua alternative atau tidak sama sekali
  7. Lindungi harga diri responden
  8. Jika anda terpaksa menanyakan hal yang kurang mengenakkan responden, mulailah bertanya tentang hal-hal yang positif
  9. Tentukan apakah anda memerlukan pertanyaan langsung, tak langsung atau pertanyaan tak langsung yang disusul dengan pertanyaan langsung
  10. Hindari kata-kata yang bermakna banyak
  11. Hindari pertanyaan yang bersifat mengarahkan responden pada jawaban tertentu
  12. Pertanyaan harus dibatasi pada satu gagasan saja

C. Organisasikan kuesioner secara sistematis

  1. Mulailah dengan pertanyaan yangmudah dan disenangi oleh responden.ajukan pertanyaan yang membanngkitkan minat
  2. Jangan mengkondisikan jawaban pada pertanyaan berikutnya dengan pertanyaan sebelumnya
  3. Gunakan urutan pertanyaan untuk melindungi harga diri responden
  4. Pertanyaan terbbuka sebaiknya dikurangi
  5. Topic dan pertanyaan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh responden

D. Lakukan praujikuesioner
Pilihlah sejumlah responden yang represesntatif.Ajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan lihat kemungkinan salah paham atau makna yangmembingungkan. (Jalaluddin, 2002:87-89)

3.5 Uji coba Kuesioner
Sebelum kuesioner digunakan dalam suatu penelitian, hendaknya dilakukan uji coba atau pre-test terlebih dahulu, dengan maksud memperoleh kuesioner yanglebih sempurna dan lengkap. Adapun beberapa hal dari kegunaan uji coba ini, menurut Bagong Suyanto dan Karnaji adalah :

  1. Untuk mengetahui apakah ada pertanyaan tertentu yang perlu dihilangkan dan pertanyaan apa yang perlu ditambah.
  2. Untuk mengetahui apakah ada pertanyaan tertentu yang kurang bisa dipahami oleh responden dan apakah pewawancara dapat menyampaikan pertanyaan itu dengan mudah.
  3. Untuk mengetahui apakah susunan pertanyaan perlu diubah.
  4. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan wawancara (2011:67-68).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan uji coba ini tidak ditentukan batasan dari jumlah responden yang harus diwawancarai, dan juga hendaknya dilakukan pada pihak yang bukan menjadi responden yang hendak dikaji.

3.6 Fungsi Kuisioner
Secara umum, semua tipe kuesioner menampilkan sekurang-kurangnya dua fungsi, menurut James A Black dan Dean J Champion (1992), yaitu deskripsi dan pengukuran. Dalam hal deskripsi, informasi yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner bisa memberikan gambaran tentang beberapa ciri individu atau kelompok, misalnya jenis kelamin, usia, tahun pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, dan keanggotaan politik atau keanggotaan di dalam kelompok masyarakat.

Menggambarkan unsur-unsur tersebut mempunyai beberapa maksud. Misalnya suatu pengetahuan tentang distribusi usia dari suatu kelompok pengunjung museum misalnya, dapat memberikan gambaran kepada peneliti yang akurat tentang berbagai perilaku di dalam kunjungan tersebut dalam kaitannya dengan usia. Ciri-ciri pendidikan dari berbagai kelompok bisa membantu menerangkan beberapa sikap tertentu yang ditunjukkan oleh mereka (Black & Champion, 1992:325-326). Oleh karenanya tampak bahwa deskripsi yang cermat tentang berbagai unsure disuatu linkungan bisa menguntungkan peneliti dalam berbagai cara. Pemahaman, penjelasan, dan perkiraan adalah sedikit banyak sumbangan yang diberikan oleh kuesioner pada penyelidikan social.

Satu fungsi utama dari kuesioner yang lain adalah ukuran dari berbagai variable individu atau kelompok, terutama sikap-sikap. Kuesioner dapat mengandung soal yang tunggal atau majemuk yang dirancang untuk mengukur berbagai fenomena sikap, seperti jarak social, persepsi tentang sesuatu hal, derajat prasangka, dan lainnya.


4. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

Dalam pembuatan instrument penelitian, perlu diperhatikan adanya dua jenis pendekatan yang lazim dilakukan dalam suatu penelitian yaitu pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan ini sangat menentukan jenis instrument yang digunakan dalam kegiatan penelitian, khususnya dalam kajian terhadap pengunjung museum.

Dalam pendekatan kuantitatif, penelitian membuat daftar pertanyaan yang disebut kuesioner dan hasilnya dapat diukur atau bisa dihitung dan pengunjung yang menjawab pertanyaan disebut sebagai responden. Adapun jawabannya disebut dengan respon. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, peneliti membuat daftar pertanyaan yang in-depth untuk mendapatkan jawaban secara kualitatif mendalam dan luas. Jawabannya diukur secara tidak langsung seperti ketrampilan, aktivitas, sikap dan persepsi, dan sebagainya. (Marzuki,2002:55) Orang yang menjawab pertanyaan jenis kualitatif ini disebut informan. Adapun hasil jawabannya disebut informasi. Dengan demikian, ada perbedaan istilah untuk pengunjung yang digunakan sebagai sasaran dari kajian pengunjung di museum.

Pada beberapa kajian, kedua pendekatan tersebut ada yang digunakan secara bersama-sama sehingga kajiannya disebut pendekatan yang kuantitatif-kualitatif. Dengan demikian, ada dua kelompok sasaran pertanyaan yang disebut responden dan juga informan.

Metode yang digunakan oleh kedua pendekatan inipun berbeda-beda. Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan dapat berupa study kasus, etnografi, fenomenologi, grounded theory, etnometodologi, dan sebagainya (Agus Salim, 2006). Dalam kualitatif, salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan adalah pengamatan (observasi) terhadap perilaku pengunjung. Disamping berupaya mendengar apa yang mereka bicarakan tentang sesuatu di dalam museum, dan juga menguji kemampuan mereka melalui suatu permainan yang menarik yang ada di dalam museum (Hein, 1998).

4.1. Metode Observasi
Observasi adalah suatu metode untuk mendapat data dengan melakukan suatu tindakan pengamatan terhadap orang yang menjadi sasaran penelitian. Sebagai alat pengumpul data, kuesioner dan wawancara seringkali tidak sepenuhnya memuaskan peneliti. Oleh karenanya beberapa peneliti melakukan tindakan observasi. Pengertian observasi sendiri secara lebih sempit adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis (James A Black dan Dean J Champion 1992:286).

Observasi baru dapat dikatakan tepat pelaksanaannya bila memenuhi ciri-ciri sebagaimana yang diuraikan oleh Black dan Champion (1992:286) berikut ini yaitu:

  1. Dapat menangkap keadaan social alamiah tempat terjadinya perilaku
  2. Dapat menangkap peristiwa yang berarti atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi relasi social para partisipan
  3. Mampu menentukan realitas serta peraturan yang berasal dari falsafah atau pandang masyarakat yang diamati
  4. Mampu mengindentifikasi keteraturan dan gejala-gejala yang berulang dalamkehhidupan social dengan membandingkan dan melihat perbedaan data yang diperoleh dalam studi dengan data studi dari keadaan lingkungan yang lainnya.

Untuk memperoleh informasi melalui observasi digunakan berbagai cara diantaranya adalah: membuat catatan anekdot atau catatan informal, memberi tanda pada suatu daftar cek yang sudah dipersiapkan, mengecek dan menetapkan nilainya pada skala yang sudah dipersiapkan, pencatatan dengan bantuan suatu alat seperti alat perekam (camera, tape recorder, dan lainnya) (Marzuki, 2002:60).

5. Pengunjung Museum
Sebagai obyek sasaran dari kajian pengunjung museum, yaitu masyarakat, peneliti dalam menyusun instrument penelitian perlu memperhatikan beberapa hal terutama yang berkaitan dengan pengunjung museum. Perihal pengunjung museum ini, Direktorat Museum dalam Pedoman Museum Indonesia (2010), menguraikan pengelompokan berdasarkan intensitas kunjungan dan tujuan dari pengunjungnya.

Berdasarkan intensitas kunjungan dari pengunjung museum, dapat dibedakan menjadi dua kelompok saja yaitu
a. Kelompok orang yang secara rutin berhubungan dengan museum seperti kolektor, seniman, desainer, ilmuwan, mahasiswa dan pelajar.
b. Kelompok orang yang baru mengunjungi museum.

Berdasarkan tujuan dari pengunjungnya, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:
a. Pengunjung pelaku studi
b. Pengunjung bertujuan tertentu
c. Pengunjung pelaku rekreasi (Direktorat Museum, 2010;22-23).

Di samping pengelompokan di atas, berdasarkan kebutuhan pengunjungnya dan layanan yang diharapkan, ada tiga tipe pengunjung yang dapat diketahui yaitu:

  1. Tipe individual
  2. Tipe kelompok dewasa
  3. Tipe kelompok keluarga (Direktorat Museum, 2010;60).

Di Indonesia, umumnya pengunjung yang datang ke museum adalah dari kelompok pelajar. Kelompok ini terbesar dalam jumlah dikarenakan adanya program wajib kunjung museum yang diberlakukan oleh beberapa pihak atau lembaga seperti pemerintah daerah, sekolah, dan swasta.

Perihal tanggapan masyarakat luas terhadap museum, termasuk pengunjung museum sendiri, terdapat anggapan keliru yang memberi stigma negative, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Agus Aris Munandar dan kawan-kawan (Munandar, dkk 2004), yaitu;
a. Museum adalah lembaga yang berkenaan dengan kemasalaluan
b. Museum tidak mempunyai dinamika
c. Museum merupakan tempat menyimpan benda-benda kuno
d. Masyarakat masih belum merasakan manfaat dari kehadiran museum.

Dalam kajian terhadap anggota masyarakat yang dijumpai Ali Akbar dalam bukunya disebutkan bahwa museum dapat diintisarikan ke dalam 14 kata yaitu 7K dan 7S. Adapun makna 7K adalah Kuno, Kusam, Klenik, Ketinggalan, Kurang, Kritik, dan Kasihan. Sedangkan 7S adalah Seram, Suram, Serius, Statis, Sekali, Sia-sia, dan Sepi (Akbar 2010:11-12). Sudah tentu, stigma ini merupakan pandangan dan pendapat dari sebagian kecil masyarakat yang perlu mendapat perhatian semua pihak, khususnya pengelola museum sendiri, agar melakukan perbaikan dan perencanaan yang lebih baik lagi ke depan dengan melakukan berbagai program, salah satunya melalui kajian pengunjung.

Disamping pengelompokan dari pengunjung, ada beberapa hal lain lagi yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku dari pengunjung museum. Menurut Kotler and Kotler (1998) ada beberapa factor yang mempengaruhi perilaku mengunjungi museum yaitu ;
1. Kebudayaan dan suku bangsa
2. Kelas social
3. Lingkaran kehidupan
4. Gaya hidup
5. Kelompok reference
6. Sosialisasi
7. Trend social

Pada umumnya masyarakat itu berbeda-beda dalam hal kesadarannya terhadap museum, minatnya terhadap daya tarik museum, sikapnya kepada museum dan juga kecenderungannya untuk berkunjung ke museum. Mempengaruhi tingkat kepentingan mereka, kesadaran, dan kecenderungan pada pameran kebudayaan, kelas social, sosialisasi, dan factor-faktor kepribadian. Merupakan tantangan penting bagi pemasar museum adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana latar belakang orang dan sikap sebelum dan persepsinya yang mempengaruhi perilaku mereka mengunjungi museum (Kotler and Kotler,1998;115).

Dari uraian tersebut dapat dicatat bahwa latar belakang pengunjung, sikap pengunjung dan persepsi yang dimilikinya menjadi perhatian yang utama di dalam menyusun suatu instrument penelitian yang akan dilakukan kepada pengunjung museum.


6. Penutup

Melalui museum, pesan dan makna yang dikandung dari koleksi yang dipamerkan disampaikan kepada masyarakat. Karya manusia yang menjadi koleksi museum dapat memberikan pengetahuan dan bayangan tentang berbagai aktivitas yang terkait dengan koleksi yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan munculnya kesadaran untuk menghargai karya budaya manusia serta memberi inspirasi yang berguna bagi pengunjung serta memberi dampak yang besar bagi suatu perkembangan masyarakat. Selain itu, tentu museum dengan koleksinya dapat menjadi ruang untuk rekreasi keluarga dan memberi kesenangan yang membebaskan manusia dari rutinitas sehari-hari.

Dalam realitasnya, ada berbagai jenis museum dengan berbagai jenis koleksi yang dimilikinya tersebar di berbagai belahan dunia. Secara umum museum dapat dibedakan menjadi dua kelompok saja yaitu museum public dan museum private. Museum public merupakan museum yang menjadi milik masyarakat umum yang dapat dikelola oleh pemerintah atau lembaga masyarakat, yang menyajikan koleksi yang memperlihatkan keanekaragaman budaya bangsanya. Sedangkan museum private adalah museum milik individu yang menampilkan koleksi pribadi yang dapat juga dikunjungi dan dilihat koleksinya. Kedua jenis museum tersebut dijumpai di berbagai kota dan negara didunia dengan berbagai macam koleksi museum yang khas dan berbeda satu dengan lainnya.

Setiap museum menyajikan hal yang berbeda dan khas, namun demikian memiliki kesamaan dalam hal isinya yaitu semua museum hanya menyajikan dua hal saja yaitu koleksi dan informasi. Untuk mendukung hal tersebut ada dukungan yang juga penting seperti tempat atau sarana, pemandu atau staf museum serta beberapa aktivitas penunjang yang pada museum baru selalu menampilkannya dalam berbagai bentuk seperti seminar atau ceramah, pelatihan atau workshop, pameran tidak tetap maupun tematis, ruang audio visual atau ruang diorama, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk baru yang khas dimiliki oleh sebuah museum.

Sebuah museum sebagai suatu lembaga yang non profit, ditunjang oleh sebuah organisasi dan perangkatnya yang menjalankan seluruh aktivitas di museum agar museum dapat berjalan dan koleksi yang dimilikinya juga terawat dengan baik serta dikunjungi oleh masyarakat atau pengunjung, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun umum atau para wisatawan. Sebuah museum menjadi hidup, jika pengunjung yang datang selalu kembali datang dan turut mendukung aktivitas yang ada di dalam museum. Dengan demikian pengunjung menjadi penting bagi museum dan pengelolanya untuk meningkatkan layanan serta keadaan di dalam museum. Salah satu upaya adalah mendapatkan informasi atau pendapat dari pengunjung tentang museum dan segala hal yang terkait melalui aktivitas yang disebut penelitian terhadap pengunjung atau kajian pengunjung.

Untuk memahami audiens museum, penting bagi pengelola untuk mempelajari mengapa banyak orang yang tidak pernah mengunjungi museum, mengapa orang yang lain kadang-kadang mengunjungi museum, dan yang lainnya tetap berkunjung ke museum secara teratur. Para pengelola seharusnya menyelidiki proses bagaimana audien museum membuat keputusan tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu luangnya. Oleh karena itu, museum-museum harus menawarkan aktivitas-aktivitas dan pengalaman yang unik dan istimewa di museum, dan pengelolanya harus menambah hal yang dapat dilihat dan menarik pengunjung untuk bersaing dengan aktivitas alternative pengisi waktu luang lain yang lebih menarik dan audiens yang lebih luas (Kotler and Kotler, 1998)

Uraian mengenai tehnik di dalam mendapatkan data dari pengunjung museum, telah diuraikan sebelumnya melalui beberapa cara, baik menggunakan metode wawancara maupun observasi, dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mendapatkan bahan dari pengunjung museum perihal museum untuk meningkatkan lebih baik lagi museum, baik dalam program-programnya maupun sarana dan prasarana yang tersedia.


Daftar Pustaka

Agus Salim
Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiara wacana. 2006.

Ali Akbar
Museum di Indonesia. Kendala dan Harapan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2010.

Agus Aris Munandar, dkk
“Rangkuman Laporan Penelitian Pengembangan Museum dalam Rangka Peningkatan Apresiasi Masyarakat”. Jakarta: Asdep Litbang Deputi Peningkatan Kapasitas dan kerjasama Luar negeri Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2004.

Bagong Suyanto dan Sutinah (editor)
Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Edisi Revisi.cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2011.

Bernhard Graf.
“Visitor studies in Germany: methods and examples” dalam Towards the Museum
of the Future New European Perspectives. Edited byRoger Miles and Lauro Zavala
London and New York: Routledge. 2002. Hal. 75-81.

Direktorat Museum
Pedoman Museum Indonesia. Jakarta : Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010.

Eilean Hooper-Greenhill
“Studying Visitors” dalam A Companion to Museum Studies Edited by
Sharon Macdonald. UK and USA: Blackwell Publishing.2006. P. 362-376.

Fionna Maclellean.
Marketing in the Museum. London and New York: Routledge. 2003.

George E. Hein
Learning in the Museum. New York: Routledge. 1998.

Graham Black
The Engaging Museum Developing Museums for Visitor Involvement. Routledge. 2008.

James A Black & dean J Champion
Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung : Eresco. 1992.

Marzuki
Metodologi Riset. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Neil Kotler & Philip Kotler
Museum Strategy and Marketing. Designing missions, Building audiences, Generating revenue and resources. San Francisco: Jossey-Bass 1998.

*Pernah dimuat dalam Museografia, edisi Desember 2011

MEMBANGUN MODEL KEARIFAN LOKAL DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

MEMBANGUN MODEL KEARIFAN LOKAL DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya perbaikan kesejahteraan masyarakat terus menerus, sepanjang waktu, ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini hanya akan berkelanjutan jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Salah satu yang terpenting adalah sumberdaya alam selain sumberdaya manusia. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sejak awal pembangunan, bangsa Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam secara intensif. Namun, agenda pelestarian sumberdaya alam, termasuk pelestarian lingkungan, belum menjadi titik perhatian yang serius dalam masalah pembangunan.

Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam selalu tidak lepas dari keadilan/ pemerataan antar generasi, generasi sekarang dibandingkan dengan generasi yang akan datang, selain keadilan/pemerataan intragenerasi – antar kelompok masyarakat di suatu waktu tertentu. Sumberdaya alam pada dasarnya adalah warisan dan generasi sebelumnya yang bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang. tetapi bukan untuk dihabiskan karena didalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali agar sumber daya alam dikelola secara bekesinambungan dalam proses jangka paajang agar dapat mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

Masalah sumberdaya alam dan lingkungan merupakan permasalahan yang harus ditempatkan sebagai permasalahan jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya alam yang hanya dilihat sebagai kepentingan jangka pendek niscaya hanya akan merugikan generasi sekarang, apalagi generasi yang akan datang. Eksploitasi sumberdaya alam yang di luar ambang batas, sungguh nyata akan sangat berpengaruh di masa yang akan datang. Walaupun. di masa sekarang, dampaknya sedikit mulai terlihat seperti curah hujan berlebih, namun dampak terbesar akan dirasakan ganerasi yang akan datang.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable) hendaknya tetap menjaga agar capital stock sumberdaya alam tersebut terjaga dan selalu berada dalam titik optimum. Sedangkan, strategi pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat diperbarui (non-renewable) hendaknya melalui pemakaian dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan berusaha mencari substitusinya.

Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang sustainable. Sedangkan visi mikronya adalah menjaga jenis-jenis keanekaragaman yang sustainable. Selain itu, pemanfaatan sumbedaya alam juga harus memiliki rasa keadilan intra generasi (antar kelompok masyarakat) saat ini dan keadilan antar generasi. Menempatkan permasalahan sumberdaya alam sebagai permasalahan jangka panjang. pada akhirnya, akan bermuara pada dimensi keadilan antargenerasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat menguraikan mekanisme pasar. Karena pasar memiliki beberapa kelemahan dan tidak bisa menyelesaikan semua masalah.

Kelemahan tersebut adalah kegagalan pasar yang ditandai ekssternalitas dan barang publik (public goods). Permasalahan mi mengakibatkan harga sumberdaya alam menjadi lebih murah (under pricing) karena tidak memasukkan unsur deplesi. Begitu pula dengan barang-barang industri, harganya lebih murah karena tidak memasukkan unsur eksternalitas negatif, seperti polusi misalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut.

Instrumen pemerintah untuk mengatasi ekstemalitas negatif adalah pengenaan pajak untuk kompensasi pencemaran lingkungan bagi industri-industri yang mengeluarkan limbah perusak lingkungan selain itu dilakukannya syarat-syarat pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL).

Paradigra lama dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuan personal dan penguasaan informasi. Sehingga, penguatan stakeholders yg merasakan dampak kerusakan lingkungan dan sumberdava alam perlu dilakukan. Termasuk menggali nilai-nilai setempat yang sering disebut kearifan lokal (local wisdom) untuk dijadikan pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana kearifan lokal dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam serta melihat kemungkinan membangun model untuk melaksanakan hal tersebut.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan dilakukan secara diskriptif dengan menggunakan sumber pustakan dan sumber lain yang relevan.

II. KEARIFAN LOKAL

2.1.Pembangunan dan Kearifan Lokal

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat, tidak dapat dipungkiri telah membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kecanggihan sarana komunikasi, dan sebagainya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, pembangunan yang hanya dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan, yang dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan sebagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat, telah pula menciptakan jarak yang lebar antara si kaya dan si miskin, antara kecanggihan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu, penyimakan yang cermat dan seksama terhadap masalah-masalah budaya yang muncul mengiringinya merupakan suatu hal yang sama sekali tak boleh diabaikan. Dalam hal ini kebudayaan merupakan bagian yang fundamental dari setiap orang serta masyarakat, dan karena itu pembangunan yang tujuan akhirnya diarahkan bagi kepentingan manusia harus memiliki dimensi kebudayaan (Anwar, 2008).

Kebudayaan dan kearifan lokal sangat erat hubungannya dengan masyarakat, maknanya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.

Selain itu, kebudayaan dapat diartikan pula sebagai suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kearifan lokal sering diidentikkan dengan local wisdom, atau yang lebih tepat local knowledge. Kearifan lokal idealnya lebih pas disebut penemuan/temuan tradisi (invention of tradition). Hal ini dapat diuraikan bahwa invented tradition sebagai seperangkat aksi atau tindakan yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang dapat diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah bagaimana kearifan lokal dapat memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal seluas-luasnya yang menjadi pendukung kebudayaan setempat.

Diantara fenomena atau wujud kebudayaan, yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila masalah ini menjadi agenda pembicaraan yang tidak henti-hentinya, terutama di tengah masyarakat yang sedang berkembang karena kebudayaan dalam keseluruhannya akan terkait juga dengan identitas masyarakat yang menghasilkannya. Masalah itu bahkan menjadi begitu penting jika dikaitkan dengan dan dimasukkan dalam perspektif membangun suatu daerah secara komprehensif.

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas suatu daerah, yang memiliki korelasi menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal serta sebagai filter dalam menyeleksi berbagai pengaruh budaya dari luar.

Secara umum budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah komunitas masyarakat yang tinggal di daerah itu. Dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah, budaya lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya.

Budaya lokal dan desentralisasi adalah hubungan fungsional yang timbal balik, satu sisi budaya lokal sebagai potensi sosial budaya yang memberikan bahan kepada daerah untuk bisa digarap dan dimanfaatkan dan dari sisi desentralisasi daerah mempunyai kewenangan untuk mengolah potensi sosial budaya.

2.2. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

Tidak dapat dihindari bahwa pada saat ini sedang terjadi pertarungan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Bumi Indonesia, mempunyai sumberdaya alam yang sangat kaya menjadi ajang pertarungan dan upaya berbagai pihak untuk menguasai dan mengelolanya.Masing-masing pihak dengan berbagai argumen menawarkan pendekatan program yang muaranya adalah adanya akses yang lebih bebas untuk menguasai bahkan memilikinya.

Masyarakat adat yang tinggal di beberapa kawasan yang tadinya mempunyai potensi sumberdaya alam terkadang hanya menjadi penonton pertarungan-pertarungan tadi. Bahkan sudah menjadi obyek dalam program pengeloaan sumberdaya alam dengan dalih pengembangan masyarakat sekitar hutan dan sebagainya. Jika sudah demikian situasinya apa yang harus dilakukan oleh ma-syarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya sebagai komunitas yang mempunyai hak dan kontrol atas sumberdaya alam berdasar kearifan local atau kearifan tradisionalnya?

Pertanyaan ini mengandung makna refleksitas yang sangat dalam. Artinya sebelum menjawab itu masih ada pertanyaan lain sebelum pertanyaan itu ialah, Adakah kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh leluhur atau masih adakah di antara kita yang mau mempertahankannya? Ataukah kita sendiri justru yang sudah menghancurkannya? Pertanyaannya ini juga berarti dibutuhkan suatu pemahaman, pencerahan bahkan pembelajaran kembali tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga harus ada langkah yang sinergis, konsep yang jelas serta kemampuan dan pengetahu-an untuk dapat membuktikannya. Tanpa sinergitas tidak akan ada hasil yang sinergis.

Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukung-an politis dan teknis dari pihak-pihak luar. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam beberapa instrumen internasional yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak individual (hak asal-usul menurut penjelasan (Pasal 18, UUD 45) yang sudah diamandemen.

Cara bekerja mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak tunggu komando,tidak menunggu Surat Keputusan baru mau bekerja, tidak menunggu Surat Perintah Tugas baru mau menjalankan tugasnya. Kewajiban menjaga dan memelihara alam tidak mutlak hanya berlaku dalam lembaga saja akan tetapi semua komponen yang ada dalam masyarakat .Di sinilah letak perbedaan antara kebijakan yang direncanakan oleh lembaga formal dan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya.

Yang menjadi pergulatan saat ini adalah bagaimana mengembalikan kemampuan dan otoritas Masyarakat Adat/Kearifan Lokal untuk merencanakan, mengatur, mengawasi serta mengelolah Sumber-sumber daya Alamnya secara demokratis sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Pengembangan Kapasitas Lokal dibidang perekonomian, politik, sosial maupun budaya mempunyai arti sangat penting dimana hal-hal tersebut diatas sangat erat berkaitan satu sama lain.

Adalah merupakan perenungan dan perjuangan bahwa apa yang kita lakukan dalam menggali, mengkaji akan kearifan-kearifan itu serta peran kelembagaan tradisional bukan hanya sekedar revitalisasi atau refungsionalisasi, tetapi juga adalah bagaimana menata kembali kelembagaan/pranata sosial tradisional tadi dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini. Disamping itu dikalangan masyarakat adat sendiri perlu adanya pembelajaran, pencerahan dalam upaya memperjuangkan kearifan Lokal untuk dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah menyangkut Pengelolaan Sumberdaya alam, agar tidak terjadi benturan kepentingan disana.

Sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan selain konsep yang jelas dan terukur. Air yang yang menetes apabilah disatukan akan menjadi sungai yang besar dan mengalir mengikuti lekukan kaki gunung serta ngarai yang dalam menuju muara yang besar, danau ataupun samudera luas.

Perjalanan kita masih panjang dan membutuhkan komitmen yang kuat dan tulus dari kita untuk melakukannya oleh karenanya memerlukan semacam model yang dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam kita sehingga terwujud pengelolaan yang lestari dalam arti dapat dimanfaatkan terus tanpa kehilangan fungsinya, baik secara ekonomis maupun secara ekologis.

2.3. Merasionalkan Kearifan Lokal

Inti permasalahan pengelolaan sumberdaya alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam lingkungannya (Soemarwoto, 1986).

Menurut pengertian di atas, suatu ekosistem terdiri dari komponen ekologi yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ekosistem terbentuk oleh komponen sumber daya alam hayati maupun non hayati pada suatu ruang dan tempat, yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang teratur dan saling mempengaruhi, sehingga secara terintegrasi membentuk suatu sistem kehidupan dalam alam semesta ini. Cara untuk memahami masalah lingkungan hidup seperti ini dikenal sebagai pendekatan ekosistem (ecosystem approach).

Dalam kaitan ini, manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, karena manusia adalah bagian dari unsur makhluk hidup yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain seperti satwa dan tetumbuhan; manusia memiliki hati nurani, dianugerahi kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam interaksinya, manusia mengamati dan melakukan adaptasi serta memperoleh pengalaman, dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap lingkungannya inilah yang disebut sebagai citra lingkungan (enviromental image), yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme, dan fungsi lingkungannya, juga interkasi dan adaptasi manusia termasuk respons dan reaksi manusia terhadap lingkungannya. Intinya, citra lingkungan memberi petunjuk tentang apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dari lingkungannya, baik secara alamiah maupun sebagai hasil tindakannya, dan tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan terhadap lingkungannya. Pola berpikir inilah kemudian membentuk etika lingkungan (environmental ethic) dalam kehidupan manusia.http://sociolegal.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Dari satu sisi, citra lingkungan dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan seperti terpola dalam masyarakat ilmiah di negara-negara maju, dengan alam pikirnya yang bercorak rasionalistik dan intelektualistik. Namun, dari sisi lain citra lingkungan lebih dilandasi oleh sistem nilai dan religi seperti berkembang dalam alam pikir masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja di negara-negara sedang berkembang. Karena itu, yang disebut pertama dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat modern, sedangkan yang disebut terakhir dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat tradisional (Nurjaya, 2008).

Citra lingkungan masyarakat tradisional, seperti yang berkembang dalam masyarakat di negara-negara sedang berkembang lebih bercorak magis-kosmis. Menurut alam pikir magis-kosmis, manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya; manusia dipengaruhi dan mempengaruhi serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif.

Corak wawasan holistik membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya. Lingkungan harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggungjawab sesuai dengan daya dukung (carrying capacity) dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Hal ini karena hubungan manusia dengan lingkungannya bukanlah merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan interaksi yang saling mendukung dan memelihara dalam keserasian, keseimbangan, dan keteraturan yang dinamis.

Citra lingkungan seperti digambarkan di atas senada dengan citra lingkungan yang berpangkal dari alam pikir masyarakat hukum adat yang bercorak religio-magis. Masyarakat hukum adat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan bahwa citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.

Secara empiris dapat dicermati bahwa citra lingkungan masyarakat hukum adat sering tampaknya tidak rasional, bersifat mistis, karena selain bertalian dengan kehidupan di alam nyata (skala) juga erat kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan hubungan dalam alam gaib (niskala). Namun demikian, citra lingkungan tradisional tidak berarti menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, tetapi justru menciptakan sikap dan perilaku manusia yang serba religius dan magis terhadap lingkungannya, dalam bentuk praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan bertanggungjawab. Inilah esensi dan ekspresi dari kearifan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan hidupnya.

Kearifan lingkungan masyarakat adat pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadaap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kendatipun sering tampak tidak rasional dan tidak logis, tetapi secara nyata perilaku terhadap alam dengan pola-pola tindak yang bercorak mistis dan magis tersebut menciptakan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat yang menetapkan tempat-tempat tertentu di kawasan sungai, sumber air, danau, bukit, gunung, hutan, pohon besar, pantai, laut, dll. sebagai tempat yang angker, keramat, sakral, merupakan strategi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun non hayati dari tindakan negatif manusia, sehingga fungsi hidro-orologis dari hutan, sungai, danau, sumber air dan penyedia sumber daya genetis bagi kehidupan subsisten manusia tetap terjaga secara berkelanjutan.

Menurut alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius-magis, alam semesta (jagadhita) ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama alam. Jika perilaku manusia menjadi serakah, merusak keseimbangan alam, atau sudah tidak akrab dan selaras lagi dengan irama alam, maka akan terjadi gangguan, ketidakselarasan, dan kegoncangan dalam alam semesta, dalam wujud gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran, sambaran petir, dll. sebagai pengejawantahan dari kemarahan roh-roh penjaga alam tersebut.

Fenomena alam seperti di atas tentu dapat dipahami menurut alam pikir modern, karena secara ilmiah malapetaka tersebut wajar terjadi akibat dari perlakuan dan perilaku manusia yang buruk, tidak selaras, mencemari, atau merusak lingkungan hidup sehingga menimbulkan kegoncangan irama alam semesta.

Secara empiris pola kepercayaan masyarakat adat seperti di atas mampu dan efektif untuk mengendalikan perilaku manusia yang cenderung serakah untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Karena itu, sungguh menjadi tidak bijaksana bila ada sebagian orang yang selalu mencela dan mendeskreditkan pola pikir dan tindak masyarakat adat yang secara sadar mempertahankan nilai, religi, tradisi, dan norma-norma hukum adat untuk menjaga keseimbangan magis dan keteraturan sosial dalam lingkungan komunitasnya. Justru kita semestinya perlu empati dan belajar dari pola pikir dan pola tindak masyarakat adat dalam memperlakukan dan memanfaatkan alam lingkungannya, agar kinerja pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan lebih bernuansa manusiawi (Nurjana, 2008).

III. KEARIFAN MASYARAKAT DAYAK MERATUS SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM LESTARI

3.1. Pegunungan Meratus

Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan alami yang letaknya membentang dari arah Tenggara sampai Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timu dan diperkirakan luasnya lebih dari sejuta hektar. Seperti umumnya kawasan pegunungan, kawasan ini termasuk ekosistem yang ringkih (fragile ecosystem) dan juga merupakan ecological sensitive area, yang menuntut ekstra hati-hati dalam pembangunan kawasan (PKPA III, 2006).

Lanskap Pegunungan Meratus berupa daerah berbukit-bukit yang sangat beragam dari sedang-terjal-sangat terjal dan beragam pula formasi ekosistem yang membentuknya. Sebagian besar kawasannya masih ditutupi oleh hutan alami mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang didominasi oleh formasi hutan campuran dipterocarpaceae perbukitan bawah-atas dan hutan hujan pegunungan.

Secara administratif, kawasan ini berada pada 10 dari 13 provinsi di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Laut, dan Pulau Laut. Sebagian kecil wilayah yang lain masuk dalam wilayah Kalimantan Timur.

Pegunungan Meratus merupakan bentangan pegunungan yang memiliki beberapa puncak gunung yakni Gunung Besar/Halau-halau Laki (1.892 m), Gunung Kilai (1.640 m), Gunung Batu Berangkup (1.154 m), Gunung Sangsarahim (1.153 m), Gunung Besar Bini (1.760 m), Gunung Panginangan (1.450 m) serta gunung-gunung lainnya yang berjumlah sekitar 28 gunung. Pegunungan ini mewarisi nilai keragaman hayati yang sangat tinggi dan penting secara lokal, regional, maupun internasional.

3.2. Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah

Hutan merupakan bagian dari lingkaran kehidupan masyarakat Dayak Meratus, seperti juga tanah, air, ladang, palawija, dan makhluk hidup di sekitarnya. Memnbicarakan hutan dan sumberdaya lain dalam konteks masyarakat dayak tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang ”tanah”. Dalam masyarakat dayak meratus, tanah adalah asal muasal manusia, sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan merupakan harta kekayaan yang tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Hubungan ini menciptakan tatacara tertentu untuk mencapai keseimbangan hidup untuk mencapai keseimbangan hidup dalam interaksi manusia dengan alamnya, yang oleh masyarakat dayak Meratus disebut sebagai ”Aruh”(PKPA III, 2006).

Memiliki tanah yang luas merupakan anugerah bagi Masyarakat Meratus. Mereka mengandalkan sumberdaya alam setempat dan mengambil secukupnya yang mereka butuhkan. Karena itu setiap umbun memiliki jatah tanah masing-masing enam payah (lebih kurang tiga hektar) tanah dan jika perlu dan mampu boleh mengelola lebih dari itu.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat tanpa menggunakan bukti tertulis. Jadi meskipun tanah tersebut secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak Meratus, tidak satu pun dari mereka memiliki surat kepemilikan tanah. Batas-batas tambit (kepemilikan tanah) yang digunakan adalah penanaman tanaman keras seperti karet atau kayu manis, rumpun bambu, atau kayu lurus, batang pinang, dan sungai. Penentuan batas ini merupakan kesepakatan antar pemilik-pemilik lahan yang berbatasan langsung sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari.

Secara garis besar, sistem kepemilikan lahan digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli, dan sistem sewa. Berdasarkan pewarisan, pembagian tanah yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya lebih melihat kepada seberapa besar kemampuan masing-masing anak mampu mengelola lahan , tanpa membedakan jenis kelamin.

Melalui perkawinan, kepemilikan tanah dapat juga diberikan apabila salah satu warga menikah dengan orang luar dan memilih untuk tetap tinggal dalam kawasan balai tersebut, maka kepadanya diberikan izin untuk mengelola tanah dalam wilayah tersebut.

Jual beli juga menjadi salah satu mekanisme yang dikenal oleh masyarakat dayak Meratus dimana jual beli bisa dilakukan tetapi sebatas hanya antar masyarakat dayak yang tinggal dalam satu balai. Sedangkan sewa menyewa lahan harus dengan persetujuan Kepala Padang dan hanya boleh ditanami palawija atau tanaman berjangka pendek lainnya. Syarat pembayaran sewa adalah bagi hasil atas panenan yang diperoleh penyewa dengan perbandingan satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penyewa. Kepemilikan tanah bisa menjadi hilang apabila si pemilik tanah meninggal dunia, tanah dihumai oleh orang lain karena pemilik lama meninggalkan balai dan lahan atau tanahnya tidak ditanami tanaman keras, dan tentu saja jika tanah tersebut dijual.

Masyarakat dayak Meratus mengenal perbedaan bentuk permukaan bumi, terutama berkaitan dengan pembagian peruntukan pengelolaan lahan. Berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam suatu balai, wilayah adat dalam satu balai dibagi menjadi beberapa kelompok penggunaan lahan. Sebagian besar dari kawasan adat merupakan katuan (hutan) larangan. Hutan ini tidak boleh digunakan untuk bahuma (bertanam) karena dipercayai sebagai kediaman leluhur masyarakat balai. Katuan merupakan kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditebang, tetapi hasil hutan selain kayu masih bisa diambil oleh masyarakat. Katuan larangan ini letaknya di gunung-gunung pada ketinggian diatas 700 meter dari permukaan laut dan merupakan daerah perlindungan. Selain bagi tumbuhan dan hewan, di dalamnya juga sebagai daerah penyedia sumber air bagi masyarakat setempat.

Selain katuan larangan ada pula katuan adat atau hutan adat. Hutan ini merupakan milik adat yang sebagian bisa dibuka untuk pahumaan dan masyarakat boleh memanfaatkan kayu di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan atau kayu keras oleh semua masyarakat di dalam balai, setelah mereka tidak bahuma di situ. Bagian katuan adat yang semacam ini disebut dengan jurungan atau wilayah bekas pahumaan yang ditinggalkan dan suatu waktu akan dibuka kembali.

Masyarakat Dayak Meratus juga mengenal katuan keramat yang merupakan tempat pemakaman bagi leluhur. Kawasan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun selain makam. Katuan keramat ini biasanya terletak di gunung atau munjal.

Pembagian lainnya adalah kawasan kebun gatah (karet) dan ladang. Kebun gatah adalah kawasan yang khusus ditanami karet untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, sedangkan ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman jangka pendek (padi, cabe, mentimun, palawija, dan sebagainya). Ladang biasanya dibuka di daerah taniti atau datar.

Hanya sebagian kecil wilayah adat berupa kampung yang merupakan daerah permukiman dengan luas lebih kurang dua hektar, termasuk di dalamnya balai adat. Kampung biasanya terletak di datar (lembah) ataupun taniti yang merupakan daerah yang relatif landai.

Bagi Masyarakat Dayak Meratus, mengetahui daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dikelola merupakan suatu keharusan, agar tidak ada salah pengambilan wilayah kelola dan untuk menghindari kutuk dari leluhur mereka. Dalam wilayah adat mereka, pengaturan pemanfaatan lahan ini ditangani oleh seorang Kepala Padang yang secara kelembagaan berada di bawah Balian (Kepala Adat).

Pemilihan daerah pahumaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi ada perhitungan-perhitungan khusus menurut kearifan mereka, mengingat ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat dayak. Pemilihan lahan yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil panen. Pertemuan untuk memilih lahan bisa berlangsung berbulan-bulan dengan memperhitungkan banyak hal dengan cermat misalnya kemiringan lahan, kesuburan tanah dengan indikator berupa warna atau jenis tumbuhan tertentu sebagai penciri.

Sebagai masyarakat peladang, orang dayak yang sudah sangat lama mendiami pegunungan meratus memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang musim kemarau dan musim hujan. Pengetahuan local spesific ini sangat menentukan irama kehidupan orang dayak yang terus bergerak mengikuti perubahan musim. Ketika musim memasuki kemarau, aktivitas masyarakat mulai disibukkan dengan kegiatan pengolahan tanah seperti menetapkan lahan, menebas dan menebang pohon. Sedangkan saat musim kemarau beralih kemusim hujan, proses pengolahan tanah harus sudah selesai karena harus mulai menanam padi.

Ketergantungan pertanian kepada musim yang sangat tinggi inilah yang membuat mereka berhati-hati sekali dalam membaca perubahan musim. Ketika proses pengolahan tanah terlambat sampai memasuki musim hujan maka perladangan akan mengalami kegagalan, sebab proses pembakaran tidak dapat dilakukan. Kalau lahan tidak bisa terbakar, berarti mereka tidak bisa menugal.

Dalam menghadapi hambatan alam dalam berladang sekaligus menjaga katuan adat, masyarakat dayak meratus mengembangkan perladangan ”gilir balik” atau biasa yang dikenal sebagai perladangan berpindah. Setelah membuka payah (ladang) dengan menebang dan membakar, mereka akan menanaminya dengan padi atau palwija satu hingga tiga kali tanam untuk mengatasi ketidaksuburan tanah dan menghindari erosi. Mereka kemudian akan kembali ke payah (ladang) yang dibuka pertama kali untuk memberi waktu pemulihan kesuburan dan tumbuhnya pepohonan setelah 10 hingga 15 tahun.

3.3. Kedudukan Hutan dalam Masyarakat Dayak Meratus

Kedudukan hutan sebagai nafas kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus bertimbal balik dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik. Hutan menjadi landasan ideologi, sosial, dan sekaligus sumber penunjang perekonomian mereka. Mereka percaya bahwa Jubata Duwata (tuhan) dalam sistem kepercayaan masyarakat dayak Meratus akan mengutuk mereka yang menghancurkan hutan. Sehingga dalam Dayak Meratus, manusia dan hutan adalah satu kesatuan yang saling memberikan perlindungan.

Pemanfaatan hutan dan isinya diatur dalam hukum adat yang mereka sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya yang diputuskan oleh Kepala Wilayah (Damang). Aturan ini tergambar dalam sanksi adat bagi mereka yang menebang pohon dengan sembarangan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh wilayah adat Pegunungan Meratus. Menebang pohon buah-buahan didenda oleh adat dan dibayarkan kepada yang bersangkutan. Menebang pohon madu didenda 10 sampai 15 tahil, dituntut oleh hak waris, dan denda diserahkan kepada Kepala Adat. (satu tahil setara dengan satu piring kaca, jika dirupiahkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat).

Menebang pohon damar didenda oleh semua masyarakat yang termasuk wilayahnya, denda diserahkan ke adat. Menebang pohon lalu menimpa pohon buah-buahan milik orang lain dikenakan denda yang dibayarkan sesuai dengan kerugian atas robohnya pohon buah tersebut. Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain diminta ganti rugi. Membakar ladang dan apinya merambat ke ladang/kebun orang lain didenda sesuai dengan kerugian atas kebun tersebut.

Terdapat lima prinsip dasar yang bisa dicermati dalam budaya dayak Pegunungan Meratus yaitu keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak, dan secara budaya menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

IV. KESIMPULAN

1. Paradigma lama dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuan personal dan penguasaan informasi. Sehingga, penguatan stakeholders yg merasakan dampak kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam perlu dilakukan. Termasuk menggali nilai-nilai setempat yang sering disebut kearifan lokal (local wisdom) untuk dijadikan pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

2. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

3. Masyarakat Dayak Meratus merupakan satu model kearifan lokal yang dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan merupakan satu dari banyak kearifan masyarakat dayak dan masyarakat Indonesia lainnya dalam mengelola lingkungannya. Terdapat lima prinsip dasar yang bisa dicermati dalam budaya Dayak Pegunungan Meratus yaitu keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak, dan secara budaya menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Wahyudi K, 2008. Perspektif Globalisasi, Ekonomi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Makalah pada Dialog Interaktif Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

Nurjaya I Nyoman, 2008. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Makalah dalam Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur, Kerjasama Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta,tanggal 22 – 23 Pebruari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, 2006. Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan. Lembaga Administrasi Negara, Samarinda.

Soemarwoto Otto, 1986. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Sumber tulisan:(dari blog Usman)

https://www.blogger.com/profile/15578858114245806372

PERKEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERKEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Sistem Perencanaan Pembangunan

Bahwa di dalam konteks penyelenggaraan negara secara berkesinambungan, penyusunan rencana pembangunan haruslah berbasis kajian atas pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya dan artikulasi dari apa yang seharusnya tercapai di dalam periode pelaksanaannya. Dalam hal penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, terdapat kelemahan umum berupa kesenjangan antara perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan rencana sebagai berikut:

1.Proses perencanaan pembangunan tidak sekaligus mengembangkan indikator kinerja dan target terukur; masalah ini sangat umum terjadi karena kebanyakan rencana pembangunan (termasuk perencana) tidak sampai mendefinisikan bagaimana rencana bisa dicapai atau diwujudkan. Pada umumnya rencana pembangunan berhenti pada identifikasi (apa, mengapa, di mana, kapan, dan berapa anggarannya).

2.Rencana-rencana yang disusun tidak dikaitkan dengan scorecard kinerja organisasi dan individu; hampir tidak mungkin menemukan hubungan yang mengikat antara keberadaan sebuah organisasi/individu aparat pemerintah dengan kualitas bagian/ penjabaran rencana pembangunan yang dihasilkannya.

3.Tidak efektifnya mekanisme untuk pemantauan kinerja organisasi dan pelaporan; masalah ini terutama sebagai akibat tidak ditetapkannya tolok ukur yang mengikat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan pemuatannya di dalam dokumen rencana. Dalam hal ini budaya subyektif menjadi sangat kental, dan budaya obyektif cenderung punah. Penilian di atas bersama-sama dengan isu-isu lain yang berhubungan dengan manajemen strategis.

Gambar 1. Manajemen Strategis

gambar1-manajemen-strategis

selanjutnya digunakan sebagai basis untuk menyimpulkan sasaran dan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

  • Memperkuat kooperasi/kemitraan antara politikus, masyarakat, pakar, dan aparat pemerintah pusat/daerah dalam satu rangkaian proses politik, proses teknokatik, proses partisipatif, dan proses bottom-up & top-down. Tradisi perencanaan ini dikenal sebagai tradisi Analisis Kebijakan.
  • Merangkai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hubungan kesinambungan antar dimensi materi, ruang dan waktu yang nyata (Lihat Gambar 2 dan Gambar 3).
  • Memastikan bahwa perencanaan pembangunan terpadu ini searah dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas politik; bahwa pelaksanaan rencana pembangunan (daerah) tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan/kewenangan kepemimpinan penyelanggaraannya yang lahir dari proses politik. Dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah, proses politik1 masuk sebagai bagian awal proses perencanaan.
  • Mengembangkan kesatuan antara proses-proses perencanaan, pengelolaan kinerja, dan penganggaran; prinsip dasarnya adalah membiayai keluaran bukan membiayai kegiatan atau proyek.
  • Memastikan pengembangan program-program, proyek-proyek, aktivitasaktivitas, dan target-target untuk mencapai strategi (rencana) pembangunan daerah; prinsip hubungan struktural dan organik batang – cabang – ranting.
  • Memperkuat keterkaitan dan keterpaduan penyediaan pelayanan ke seluruh wilayah berdasarkan pendekatan sektor, kewilayahan dan kelembagaan.
  • Memberdayakan dan membudayakan pelaporan pertanggungjawaban kinerja dan keberhasilan secara jelas/eksplisit dan terukur, menuju obyektifitas dan meninggalkan subyektifitas yang sejalan dengan meningkatkan kredibilitas komunikasi perencanaan.
  • Memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah mewujudkan basis dari sistem pengelolaan kinerja organisasi dan individu; rencana jangka menengah memuat rancangan yang nyata, bukan lagi indikatif.
  • Membangun komitmen pada para pengelola organisasi (khususnya non pemerintah) dengan rasa turut memiliki strategi (rencana) pembangunan daerah dan pelaksanaannya; sebagian besar sumberdaya untuk pembangunan berada pada masyarakat dan organisasi non pemerintah. Komitmen terbangun dengan komunikasi perencanaan yang eksplisit.
  • Memperkenalkan struktur dan konsistensi tentang proses perencanaan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah; modal dasar untuk mengembangkan rasa memiliki dan pemantapan komitmen bersama.

Sasaran-sasaran di atas bersama-sama dengan pengujian benchmarking, dimanfaatkan sebagai basis untuk menemu-kenali pendekatan dan sistem yang cocok untuk perencanaan pembangunan. Dari sini, pada tahun 1992, Robert S. Kaplan dan David Norton, mensintesiskan metoda perencanaan pembangunan dengan Balanced Scorecard.

Gambar 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Alur Perencanaan dan Penganggaran (UU 25/2004)

gambar2-renstra-skpd

Gambar 3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

gambar3-rkpd

B. Pendekatan Balanced Scorecard

Tahun 1992 Robert S. Kaplan dan David Norton, dua orang profesor pada Harvard University memperkenalkan Balanced Scorecard. Setelah mereka melakukan kajian terhadap proses perencanaan strategis tradisional dan menemukan bahwa di dalam proses perencanaan ini terdapat kelemahan karakteristik, diantaranya penekanan yang berlebihan pada isu-isu keuangan/penganggaran dan ketidak jelasan rancangan kinerja pelaksanaan, suatu ketidak-mampuan untuk mengkomunikasikan dan menjabarkan strategi2 keseluruh satuan kerja serta suatu kelemahan dalam prosesproses pengukuran kinerja terhadap strategi yang tidak formal dan terstruktur.

Dengan kemampuan untuk merangkaikan strategi dengan kinerja, pendekatan balance scorecard telah ditemukan banyak kegunaannya dalam berbagai organisasi swasta maupun organisasi publik. Balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategis yang fokus pada strategi, penganggaran, dan pengukuran kinerja secara simultan. Karakter spesifik dari pendekatan ini adalah pada 4 (empat) perspektif yang masing-masing akan mengorientasikan strategi sebuah organisasi secara tententu. Diagram berikut menggambarkan ke 4 (empat) perspektif dan mencontohkan bagaimana mengorientasikan pemerintah daerah dengan misi pembangunan daerahnya.

Gambar 4. Diagram Perspektif Orientasi dan Misi Pembangunan Daerah

gambar4-misi-pembangunan-daerah

Balanced Scorecard menempatkan perspektif stakeholder sebagai perspektif tertinggi. Fokus kepada masyarakat/penduduk dan menyediakan pelayanan berkualitas tinggi ditekankan secara khusus. Perspektif lainnya adalah untuk mendukung fokus strategis dari perspektif stakeholder, yang pada kenyataannya adalah manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat. Dengan kata lain, balanced scorecard dikembangkan dengan basis manusia sebagai inti, dalam hal ini inti dari pembangunan daerah. Sejalan dengan prinsip human ecology dengan 3(tiga) unsur utamanya, yaitu aspek sosial, aspek perekonomian, dan aspek lingkungan hidupnya, pembangunan daerah menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan daerah harus menyentuh ketiga aspek kehidupan masyarakatnya; kemudian lebih dikenal sebagai 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu:

  • Pembangunan Sosial.
  • Pembangunan Perekonomian, dan .
  • Pembangunan Lingkungan Hidup.

Setiap upaya pembangunan menuntut perencanaan terlebih dahulu. Balanced Scorecard mensintesiskan 4 (empat) perspektif yaitu:

  • Perspektif Stakeholders;
  • Perspektif Keuangan;
  • Perspektif Pertumbuhan;
  • Perspektif Internal.

Berbeda dengan perencanaan ekstrapolatif yang terfokus pada antisipasi/reaktif terhadap ekstrapolasi statistik ke masa depan, perencanaan visioner bersifat proaktif dengan adanya kisi-kisi (baca dan resapi isi masing-masing kotak) dari ke 4 (empat) perspektif tersebut, yang mampu mengakomodasikan dinamika masa depan. Manfaat khusus dari pendekatan ini adalah cakupannya yang sekaligus berfungsi sebagai perangkat pengelolaan (management tool) dan perangkat pengukuran keberhasilan (measurement tool), yang melengkapinya sebagai perangkat perencanaan (planning tool), dengan uraian sebagai berikut:

Sebagai perangkat pengelolaan, manfaatnya adalah:

  • Memperjelas dan membantu terbentuknya konsensus bagi perumusan strategi (khususnya di antara para penanggungjawab pelaksanaannya/eselon 2).
  • Menyelaraskan tujuan-tujuan strategis (strategic goals) melalui pengembangan saling keterkaitan yang jelas.
  • Memungkinkan komunikasi tentang strategi secara menyeluruh di dalam organisasi pemerintah daerah.
  • Mensyaratkan penjabaran sistematik dari strategi secara bertingkat di dalam organisasi pemerintah daerah.
  • Mengidentifikasi inisiatif strategis dalam hubungannya dengan setiap organ pemerintah daerah.
  • Mensyaratkan kajian secara berkala.

Sebagai perangkat pengukuran keberhasilan, manfaatnya adalah:

  • Mensyaratkan pengembangan ukuran-ukuran keberhasilan di dalam setiap perspektif.
  • Memastikan bahwa pengelolaan kinerja jelas terkait dengan pernyataan strategi dan memberikan kunci-kunci kinerja di mana organ pemerintah daerah tersebut diharapkan tampil dengan memuaskan.
  • Menawarkan metoda grafis untuk melihat hubungan antara setiap variabel.
  • Menciptakan kerangka yang nyata untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana terhadap capaian keberhasilan.

Sebagai contoh kasus pengalaman penerapan metoda balanced scorecard di Brisbane (Australia) dan Charlotte (USA), dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

  • Penekanan yang kuat pada kepentingan konsumen dan pelayanan bermutu yang efisien (cost effective).
  • Peningkatan partisipasi masyarakat yang tinggi di dalam proses perencanaan, diperkuat dengan penelitian tentang trend (terkait dengan kondisi masa depan; peluang dan ancaman) dan issue (terkait dengan masa lalu dan kini) yang masih dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah.
  • Memperoleh masukan yang berkualitas dari staf dan pengelola.
  • Penggambaran struktur penjabaran yang jelas dan eksplisit dari rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan organ pemerintah daerah (= SKPD) dan rencana korporasi.
  • Perumusan program, proyek, dan aktivitas pembangunan secara jelas dan jelas pula kaitannya dengan hasil-hasil (outcomes) dan sasaran-sasaran (objectives) strategis spesifik di dalam rencana pembagunan daerah.
  • Disepakatinya indikator yang jelas dan mekanisme baku untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
  • Tingginya tingkat (kualitas) transparansi, akuntabilitas dan pelaporan pertanggung-jawaban.

Selanjutnya adalah contoh kasus kerangka pikir strategi (rencana) pembangunan terpadu yang diterapkan di Johannesburg (Afrika Selatan). Penting untuk dipahami bahwa diagram kerangka pikir ini didokumentasikan sebagai bagian penting di dalam dokumen strategi.

Gambar  5. Contoh Diagram Kerangka Pikir Strategi Pembangunan Daerah Di Johannesburg (Afrika Selatan)

gambar5-kerangka-pikir-spd-johannesburg

Pada umumnya, termasuk di dalam format3 dokumen rencana pembangunan, kerangka pikir ini tidak digelar secara eksplisit. Pernyataan Misi pembangunan hanya kalimat sintesis dari suatu proses berpikir yang tidak direkam, distrukturkan dan ditampilkan di dalam dokumen rencana. Demikian pula halnya dengan strategi. Contoh di atas secara jelas menggelar gambaran eksplisit dari konstruksi sebuah misi pembangunan daerah pada bagian Focus Areas dan strategi pada bagian Key Performance Area yang dikembangkan dengan basis ke 4(empat) perspektif pembangunan daerah.

Perbandingan antara contoh di atas dengan perencanaan strategis yang diwakili oleh format RPJPD dan RPJMD secara khusus turut memperkuat temuan Robert S. Kaplan dan David Norton bahwa ada kelemahan karakteristik di dalam proses perencanaan strategis tradisional. Khususnya dalam strategi komunikasi perencanaan pembangunan.

1. Metodologi Perencanaan dengan Balanced Scorecard

Berikut ini adalah metodologi untuk yang dipakai mengembangkan rumusan Hasil Strategis (strategic outcomes), Wawasan Kinerja Kunci (key performance area), Indikator Kinerja Kunci (key performance indicator) dan Sasaran (target).

Gambar 6. Diagram Metodologi Hasil Strategis (Strategic Outcomes)

gambar6-strategic-outcomes

Prinsip penerapan metodologi ini adalah sebagai berikut:

  • Konsultasi Publik; pelaksanaan konsultasi publik dengan proses yang terstruktur dan terrencana dengan baik untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan kinerja pelaksanaan sepenuhnya memperoleh informasi tentang kebutuhan masyarakat. Di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, proses ini berlangsung dalam 2 (dua) tahap besar, yaitu; tahap pra- Musrenbang yang dilaksanakan dengan basis sektor, basis kewilayahan, dan basis kelembagaan dengan sasaran perolehan data dan informasi yang akurat sampai dengan analisis masalah, peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap Musrenbang dengan sasaran penyusunan rancangan awal, musyawarah pleno dengan seluruh stakeholders sampai dengan penyusunan rancangan akhir. Selanjutnya adalah proses penetapan di DPRD.
  • Penyelarasan; prinsip penyelarasan adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa rencana jangka pendek/tahunan (RKP/D) selaras dengan rencana jangka menengah (RPJM/D – Renstra KL/SKPD), dan rencana jangka menengah (RPJM/D – Renstra KL/SKPD) selaras dengan rencana jangka panjang (RPJP/D).
  • Penjabaran (top-down) dan Konsolidasi (bottom-up); sejak dari perencanaan jangka menengah sampai dengan jangka pendek, di dalam tingkatan organisasi pemerintah/ pemerintah daerah dilaksanakan proses penjabaran dengan basis sektor, lintas sektor, kewilayah, dan kelembagaan, bersamaan dengan proses konsolidasi sehingga keseluruhannya menjadi siklus iterasi yang utuh dan terpadu.
  • Pentahapan; prinsip yang digunakan disini adalah prinsip pengelolaan proyek (project management). Mengingat sejak dari proses perencanaan sudah cukup memakan waktu serta pelaksanaannya multi-years (1(satu) rencana jangka menengah dilaksanakan dalam 5(lima) rencana jangka pendek), oleh karena itu di dalam satu jangka menengah terjadi overlaping antara kinerja perencanaan dan kinerja pelaksanaan, sehingga untuk ini dibutuhkan pentahapan yang terstruktur dan disiplin secara jadwal dan materi. Komplikasi lebih jauh adalah dalam hal materi perencanaan periode jangka pendek berikutnya, dimana rencana tersebut harus dapat mengakomodasi materi koreksi dari kegagalan/kelemahan rencana jangka pendek sebelumnya.

Selanjutnya penjabaran rencana pembangunan daerah ke dalam rencana operasi berdasarkan tingkat operasional organisasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Gambar  7. Penjabaran & Konsolidasi Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Tingkat Organisasi

gambar7-penjabaran-rpd

Pada diagram di atas jelas terlihat pola/struktur bagaimana penjabaran dilakukan, dimana penjabaran merupakan proses top-down dan konsolidasi merupakan proses bottom-up. Secara rinci proses yang terjadi adalah sebagai berikut:

  • KPAs → OUTCOMES; KPAs untuk tingkat pemerintah daerah dijabarkan menjadi OUTCOMES pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian KPAs SKPD dijabarkan menjadi OUTCOMES Bidang/Bagian SKPD dan seterusnya untuk Sub-Bidang/ Bagian SKPD.
  • OUTPUTS → KPAs; OUTPUTS untuk tingkat pemerintah daerah dijabarkan menjadi KPAs pada tingkat SKPD, kemudian OUTPUTS SKPD dijabarkan menjadi KPAs Bidang/Bagian SKPD dan seterusnya untuk Sub- Bidang/Bagian SKPD.
  • KPIs → ACTIVITIES; KPIs untuk tingkat pemerintah daerah dijabarkan menjadi ACTIVITIES pada tingkat SKPD, kemudian KPIs SKPD dijabarkan menjadi ACTIVITIES Sub-Bidang/ Bagian SKPD dan seterusnya untuk Sub-Bidang SKPD.
  • TARGETS merupakan agregasi dari tingkat di bawahnya; dengan pendekatan agregasi secara bottom-up ini dapat ditemukan kesenjangan antar tingkat organisasi. Proses ini adalah proses konsolidasi. Di dalam proses ini mungkin ditemui adanya kesenjangan antara tingkatan rencana organisasional. Bila itu terjadi, proses dilanjutkan dengan melakukan revisi, mulai yang tertinggi (KPAs) di tingkat pemerintah daerah sampai dengan yang terrendah (ACTIVITIES) di tingkat Sub-Bidang/Bagian SKPD.  Dengan ini terjadilah siklus iterasi proses perencanaan secara utuh, baik terjadi di dalam satu proses perencanaan, baik di dalam periode rencana berikutnya, apakah jangka pajang, jangka menengah, maupun jangka pendek/tahunan.

2. Panduan Penerapan Balanced scorecard

a. Ringkasan

Balanced scorecard adalah sebuah ssitem manajemen yang memberdayakan organisasi untuk memperjelas visi dan strategi serta menjabarkannya ke dalam tindakan. Bila dikembangkan secara penuh, Balanced scorecard mentransformasikan perencanaan strategis dari sebuah proses teknokratik menjadi pusat syaraf sebuh organisasi. Prasyarat untuk menerapkan Balanced scorecard adalah pengertian yang jernih tentang visi dan strategi organisasi. Pondasi dari visi dan strategi adalah pandangan holistik dan informasi yang diterima oleh manajemen selama melakukan perencanaan strategis. Penerapan Balanced scorecard harus selalu ditata sebagai sebuah proyek pengembangan sistem manajemen terpisah. Proyek tersebut harus direncanakan secara terperinci sebagaimana proyek-proyek lainnya, dan standar prosedur manajemen proyek harus diikuti. Penerapan Balanced scorecard dapat dibagi menjadi lima fase: (1) Sintesis Model, (2) Implementasi Teknis, (3) Integrasi organisasional, (4) Integrasi Teknis, dan (5) operasi pelaksanaan.

Beberapa dari langkah-langkah tersebut dapat dijalankan secara paralel. Hal ini akan mempersingkat jadwal secara signifikan. Pada fase sintesis model, organisasi membangun konsesnsus tentang visi dan strategi serta menjabarkan tolok-ukur tolok-ukur yang diperlukan. Lebih lanjut, strategi organisasi kemudian di kuantifikasi menjadi Key Performance Indicators (KPIs). Tolok- ukur dapat dijabarkan dari strategi mengunakan Critical Success Factors (CSFs) atau sebagai alternatif gunakan Strategy Maps. Ukuran-ukuran kunci setiap tolok-ukur di dalam Balanced scorecard juga diidentifikasi.

Pada fase implementasi teknis, visi-visi, strategi-strategi, CSFs, tolok ukur, dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam sistem. Di dalam fase ini termasuk instalasi software, pelatihan, merancang scorecard, menetapkan target dan tingkat alarm, menetapkan aturan konsolidasi data, termasuk mendefinisikan grafik dan laporan-laporan khusus. Sasaran dari integrasi organisasional di dalam balanced scorecard adalah guna mengintegrasikannya dengan proses-proses manajemen dan pelaporan organisasi, dan mengkomunikasikan balanced scorecard kepada seluruh anggota organisasi. Integrasi teknis diselenggarakan untuk mengurangi beban untuk mengumpulkan data tolok-ukur. Sistem balanced scorecard diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi operasional, databases dan atau gudang-gudang data, seperti sistem pelaporan keuangan, sistem perencanaan sumberdaya organisasi, atau sistem manajemen hubungan pelanggan. Manfaat balanced scorecard akan terasa bila dimanfaatkan di dalam operasi harian. Pemutakhiran data, analisis dan pelaporan dilaksanakan secara reguler di dalam proses-proses manajemen dan pelaporan. Penting juga untuk menyempurnakan balanced scorecard dari waktu ke waktu. Balanced scorecard harus menjadi instrumen manajemen yang dimanfaatkan tim manajemen di dalam pekerjaan strategisnya.

b. Pengantar

Balanced scorecard adalah sebuah manajemen sistem (bukan hanya sistem pengukuran). Balanced scorecard memberdayakan organisasi untuk memperjelas visi dan strateginya serta menterjemahkannya menjadi tindakan. Balanced scorecard memberikan umpan balik mencakup bisnis proses internal dan hasil (outcomes) eksternal, dalam rangka meningkatkan kinerja strategis dan hasilnya secara berkelanjutan. Bila dioperasikan secara penuh, balanced scorecard mentransformasikan perencanaan strategis dari latihan akademik menjadi pusat syaraf organisasi.

Pembahasan ini menerangkan prosedur penerapan balanced scorecard bagi organisasi yang belum atau sangat sedikit pengalaman dengan balanced scorecard. Penekananannya adalah pada penerapan praktis dan teknis dari sistem balanced scorecard. Pendekatan fast track perlu juga diterangkan. Pendekatan ini dapat dilakukan terhadap organisasi yang telah menerapkan balanced scorecard atau untuk menciptakan pilot proyek penerapan balanced scorecard.

c. Prasyarat

Sebelum sebuah organisasi dapat mulai menerapkan balanced scorecard, dibutuhkan pengertian yang jernih atas visi dan strategi dari organisasi tersebut. Adalah tanggung jawab manajemen untuk mendefinisikan visi, memformulasikan strategi dan menetapkan tujuan-tujuan strategis, walaupun tidak mengimplementasikan balanced scoredcard. Basis dari visi dan strategi adalah pandangan holistik dan informasi yang diterima oleh manajemen selama melakukan pekerjaan strategis yang sistematis. Prinsip-prinsip strategis jarang dapat diperoleh dari kosultan, namun konsultan dapat memfasilitasi proses perumusannya. Alat-alat yang umum digunakan untuk pekerjaan strategis adalah; Strategy Mapping, PEST(Political, Economical, Social, Technological) analysis, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opprtunities, Threats) analysis, Porter value chain analysis, Porter five forces of competition analysis, BCG Matrix analysis.

d. Perencanaan Proyek Balanced Scorecard

Penerapan balanced scorecard harus selalu dilaksanakan sebagai tatanansebuah proyek. Proyek ini adalah sebuah proyek pengembangan sistem manajemen. Sebelum proyek dimulai, beberapa pertanyaan berikut ini harus terjawab:

  • Apa tujuan dari proyek balanced scorecard? Masalah aktual apa yang akan dipecahkan dengan balanced scorecard? Apa status tujuannya?
  • Siapa yang memimpin proyek balanced scorecard? Pemimpin proyek haruslah sekurang-kurangnya salah seorang anggota tim manajemen dari unit organisasi yang akan dibuat scorecard-nya.
  • Siapa saja yang berpartisipasi di dalam proyek balanced scorecard? Di dalam sebuah organisasi yang besar, salah seorang anggota manajemen korporasi harus dilibatkan dalam rangka menyelaraskan strategi unitorganisasi dengan strategi korporasi. Umumnya berbagai kompetensi perlu direpresentasikan di dalam tim proyek. Tanggung jawab balanced scorecard tidak seharusnya dibebankan kepada pengawas (inspektorat), manajer pengembangan usaha, atau manajer kontrol kualitas. Masukan dan keterlibatan manajemen puncak sangat penting demi keberhasilan penerapan balanced scorecard.
  • Unit organisasi mana yang memotori? Pada sebuah organisasi yang, kecil, balanced scorecard dapat langsung diterapkan bagi seluruh organisasi. Pada organisasi yang besar, satu atau beberapa unit organisasi harus dipilih untuk memotorinya.
  • Isu-isu standar perencanaan proyek: Anggaran? Sasaran antara? Analisis Resiko?.
  • Bagaimana sistem teknologi informasi akan digelar? Alokasi perang lunak dan perangkat keras? Siapa yang bertanggungjawab mengelola sistem tersebut?.

e. Fase-fase Penerapan

Sebelum sebuah organisasi siap untuk menerapkan balanced scorecard, konsensus atas visi dan strategi organisasi harus terlebih dahulu dicapai. Penerapan balanced scorecard dapat dibagi menjadi lima fase sebagai berikut:

  • Sintesis Model; pada fase sintesis model, unit organisasi membangun konsensus atas visi dan strategi serta menjabarkannya ke dalam ukuranukuran yang dibutuhkan. Sintesis model terdiri atas dua bagian utama:
  • Sintesis strategi (sintesis struktur); sasaran dari sintesis ini adalah untuk membentuk dan membangun komitmen pada manajemen untuk mencapai konsesus tentang visi dan strategi organisasi. Tidak jarang terdengar bahwa ada saja beberapa pandangan berbeda tentang visi dan prinsip-prinsip strategis di dalam sebuah organisasi. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai konsensus adalah melalui wawancara dengan tim manajemen, kemudian hasilnya dibahas dalam workshop untuk mencapai konsensus. Sekaligus membahas terminologi dan elemen-elemen yang digunakan di dalam balanced scorecard, termasuk keputusan tentang struktur balanced scorecard.
  • Sintesis tolok ukur; pada fase ini,strategi dari sebuah organisasi di kuantifikasi ke dalam tolok ukur atau Key Performance Indicator (KPIs). Tolok ukur dapat diturunkan dari strategi dengan menggunakan Critical Success Factors (CSFs) atau Strategy Maps. Pendekatan dengan CSF lebih ringkas, namun memiliki kelemahan untuk mendeskripsikan hubungan logis sebab dan akibat di antara tolok ukur di dalam persepektif yang berbeda. Atribut-atribut utama setiap tolok ukur di dalam balanced scorecard juga didefinisikan, antara lain; nama tolok ukur, penanggung jawab tolok  ukur, skala waktu, target, dan tingkat bahaya.

f. Implementasi Teknis;

Implementasi teknis balanced scoredcard sudah dimulai sejak pelaksanaan workshop pada fase sintesa model. Visi, Strategi, CSFs, Tolok Ukur diterapkan ke dalam sistem secara interaktif sepanjang proses workshop. Implementasi teknis ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

  • Instalasi perangkat lunak.
  • Pelatihan dasar untuk perancang scorecard.
  • Merancang scorecard.
  • Penetapan target dan tingkat bahaya.
  • Penetapan formula-formula perhitungan untuk mengkonsolidasikan,data.
  • Mendefinisikan properti grafis untuk grafik-grafik yang akan,ditampilkan.

Dalam banyak kasus, personil di dalam organisasi mengerjakan sebagian,besar prose implementasi teknis. Konsultan pada umumnya hanya,memberikan dukungan.

g. Integrasi organisasional

Sistem balanced scorecard seharusnya tidak dijalankan sebagai proses yang, terpisah di dalam organisasi. Balanced scorecard adalah sistem manajemen,yang terintegrasi dengan bisnis proses organisasi dan dikomunikasikan, kepada seluruh anggota organisasi. Fase integrasi organisasional, mencakup,langkah-langkah sebagai berikut:

  • Mendefinisikan para pegawai yang bertanggungjawab terhadap data,tolok ukur dan pemberdayaan mereka.
  • Penjelasan dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan,balanced scorecard kepada seluruh pegawai organisasi.
  • Rekayasa ulang proses manajemen dan strategi.
  • Rekayasa ulang proses pelaporan.

Sistem balanced scorecard layaknya digunakan di dalam proses manajemen,seperti monthly review, quarterly business review, dan lain sebagainya.

h. Integrasi teknikal

Sebuah cara yang efektif untuk mengurangi beban pengumpulan dat,ukur adalah dengan mengintegrasikannya dengan sistem teknologi informasi operasional, database dan atau gudang data. Umumnya antara 30% s/d 60% data tolok ukur dikumpulkan oleh beberapa sistem operasional yang berbeda, seperti sistem pelaporan keuangan, sistem perencanaan sumberdaya organisasi, sistem hubungan konsumen. Sisanya adalah terdiri atas ukuran-ukuran yang tidak terukur (intangible) yang perlu dikumpulkan secara terpisah dan di-input-kan secara manual. Langkah-langkah integral teknikal adalah sebagai berikut:

  • Identifikasi data tolok ukur yang di import dan sistem sumbernya.
  • Analisis struktur database dan kapabilitas ekspor data dari sistem operasi.
  • Mendefinisikan prosedur pengumpulan data tolok ukur dari sumber data, termasuk identifikiasi data, modifikasi dan penjadwalan.
  • Implementasi hubungan antara sistem balanced scorecard dengan sistem operasi organisasi.

i. Operasi sistem balanced scorecard

Mendefinisikan dan membangun balanced scorecard adalah pengalaman belajar yang sangat bermanfaat. Organisasi memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang apa yang menggerakkan kinerjanya dan pemahaman sebab akibat antara masing-masing penggerak. Namun bagaimanapun juga manfaat nyata dari sistem balanced scorecard akan dirasakan ketika ia menjadi bagian operasi dari hari ke hari. Selama fase integrasi organisasional, balanced scorecard telah mulai diintegrasikan dengan proses manajemen normal dan pelaporan dari organisasi tersebut. Di dalam proses ini, kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan secara reguler:

  • Pemutakhiran nilai-nilai tolak ukur.
  • Menganalisis hasil-hasil balanced scorecard.
  • Melaporkan hasil-hasil balanced scorecard.
  • Menyempurnakan model balanced scorecard.

Balanced scorecard juga harus menjadi alat standar yang digunakan oleh tim manajemen di dalam pekerjaan strategi mereka.

C. Komunikasi Perencanaan

Sudah terlalu terbiasa kita mendengar pentingnya rasa memiliki oleh para stakeholder/ masyarakat atas rencana pembangunan daerah. Tanggungjawab penyusunan rencana pembangunan daerah melekat kepada pemerintah daerah. Sebenarnya situasi ini adalah sebuah paradox, karena kegiatan merencanakan pembangunan daerah adalah kegiatan bersama–sama antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang pada umumnya menghasilkan gagasan-gagasan praktis dengan rumusan tindakan yang jelas dan terperinci. Sementara dalam rangka penulisan (oleh pemerintah daerah) gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah/rencana strategis, sering kali perlu dirumuskan ulang dalam bentuk ide-ide garis besarnya karena berbagai kepentingan, terutama karena kepentingan disposisinya di dalam konsep batang-cabang-ranting (integrasi vertikal), dan sinerginya dengan berbagai gagasan lainnya (integrasi horizontal), termasuk berbagai pengembangan alternatif–alternatif (eksplorasi) maupun variasi–variasinya  (terapan/spesifik lokal) dengan hasil akhir dimanifestasikan secara runtut mulai dari kebijakan, rencana, program, proyek, sampai dengan aktivitas. Bila hasil akhir dalam bentuk dokumen rencana bisa dikatakan bias terhadap apa yang telah dirumuskan bersama, maka persoalan pokoknya adalah komunikasi. Dalam hal ini adalah komunikasi perencanaan. The best strategic plans in the world are not likely to be successful if they are not effectively communicated to those who must implement them. (Laban and Green) Media komunikasi utama adalah bahasa, dalam hal ini adalah bahasa rencana; bahasa tulisan yang dapat menyampaikan gagasan yang terkandung secara eksplisit, sedemikian jelasnya sehingga sulit ditafsirkan lain selain mengarah kepada gagasan tersebut.

Kesalahan umum dalam hal ini adalah alih-alih membuat rumusan garis besar atau konsep, membaurkannya menjadi sangat abstrak yang terjadi. Lebih buruk lagi sangat sering kita dengan argumen bahwa dibuat secara sadar dengan tujuan agar tidak mengikat!. Ini adalah kesalahan fatal, karena tujuan utama menerbitkan dokumen rencana strategis adalah membangun komitmen. Bukankan komitmen diharapkan mengikat?. Bahasa tulisan yang buruk dapat berakibat buruk terhadap pencapaian komitmen rencana pembangunan. Ada 3 (tiga) akibat buruk utama yaitu4; kehilangan waktu, kehilangan upaya, dan prasangka buruk;

  • Kehilangan waktu; hanya 3% dari waktu membaca yang dihabiskan oleh mata kita untuk bergerak sepanjang halaman, dan sisanya (97%) adalah untuk mencoba mengerti apa yang kita baca!. Artinya bahasa rencana yang buruk, tidak ekplisit, pasti tidak akan membangun komitmen; bagaimana bisa bila dimengerti saja tidak!. Membaca dokumen rencana seperti itu, tidak lain dan tidak bukan hanyalah membuang-buang waktu saja.
  • Kehilangan upaya; di dalam 97% waktu membaca tersebut, apa yang tertulis dan terbaca akan diproses di otak kita menjadi pengertian. Pengertianlah yang diharapkan melalui bahasa tulisan tersebut, artinya upaya yang sangat besar yang telah dilakukan sebelumnya (oleh para pihak), untuk kemudian disintesiskan (oleh perencana) di dalam kalimat bahasa tulisan (yang kemudian tidak dimengerti), menjadi upaya yang terbuang percuma.
  • Prasangka buruk; … sampah!… Dalam situasi terburuk, ungkapan sedemikian sangat boleh jadi terungkapkan. Ungkapan tersebut akan bermuara pada prasangka buruk tentang apakah penulisnya tidak tahu berbuat lebih baik, atau bahkan tidak perduli sama sekali.

Bayangkanlah bila itu terjadi terhadap dokumen rencana yang notabene disusun oleh pemerintah daerah, meskipun proses perencanaannya dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh stakeholders; …. mosi tidak percaya?. Pengertian menjadi kata kunci di dalam uraian di atas. Bagaimana sebuah kalimat bahasa tulisan dapat menghasilkan pengertian; ada 5 (lima) kriteria dasar yang harus dipenuhi:

  • Jelas (clear); pembaca mendapat pengertian tentang gagasan yang ingin disampaikan melalui kalimat bahasa tulisan tersebut, tidak ada ambigu atau terka-menerka. Seluruh pembaca yang diharapkan mengerti, sama pengertiannya.
  • Lengkap (complete); sebuah kalimat rencana menyertakan seluruh keterangan dan penjelasan5 yang dibutuhkan oleh pembacanya, baik dalam bentuk anak kalimat, baik di bagian lebih lanjut dari dokumen rencana. Keterangan dan penjelasan sangat dibutuhkan oleh pembaca untuk mengkaji pesan yang ingin disampaikan, sampai dengan untuk bertindak atasnya. Di sinilah tumbuhnya bibit-bibit komitmen yang sangat diharapkan melalui penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
  • Benar (correct); sebuah dokumen rencana yang efektif harus bebas dari kesalahan tata bahasa, penggunaan kata, dan struktur kalimat. Juga bebas dari salah ejaan, penggunaan huruf besar, dan salah ketik. Bentuk (format) dan tampilannya mewakili isinya.
  • Efisien; sebuah dokumen rencana yang baik menggunakan gaya dan penataan yang dirancang untuk menghemat waktu pembaca. Tatanannya jelas dan ringkas sehingga pesan yang ingin disampaikan gampang diikuti. Tidak boleh ada sesuatupun di dalam rancangan dan tatanan dokumen rencana yang tidak berguna6, mengalihkan perhatian, atau bahkan membingungkan.
  • Efektif; karena dokumen rencana telah jelas, lengkap, benar, dan efisien, maka tersalurkan pulalah citra yang positif (kepada pemerintah daerah) melalui dokumen tersebut. Dokumen rencana sedemikian itu mempertimbangkan pembacanya (stakeholder) dengan baik, dan kesan yang baik adalah suatu keniscayaan. Modal utama berkembangnya komitmen untuk melaksanakan rencana sebaik-baiknya.

1. Pernyataan Garis Besar – Pernyataan Terperinci

Bahasa tulisan di dalam dokumen rencana termuat dalam bentuk-bentuk pernyataan. Pernyataan dapat berupa pernyataan garis besar yang mengekspresikan ide atau konsep, sampai dengan pernyataan terperinci yang langsung dapat ditindak-lanjuti dengan tindakan nyata. Mengekspresikan konsep melalui pernyataan garis besar adalah bagian yang sangat penting dalam proses merencanakan; konsep akan menghasilkan pikiran positif, dan pikiran positif adalah pikiran (tertuang dalam bentuk pernyataan) yang mudah diapresiasi oleh orang banyak. Selanjutnya, apresiasi akan berujung komitmen. Secara kritis tentu kita akan bertanya apa apresiasi itu; berhubung topik pembahasan adalah tentang rencana, maka apresiasi yang paling diharapkan adalah tentang apa tindakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Apresiasi yang menggambarkan atau mengonstruksikan indikasi tindakan-tindakan yang mengikutinya di dalam pikiran kita. Banyak kita temui, di dalam dokumen rencana, pernyataan yang seolah-oleh merupakan pernyataan garis besar, namun tidak berhasil mengekspresikan ide atau konsep yang terkandung di dalamnya. Pernyataan-pernyataan yang sulit kita apresiasi, dan akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tanpa sempat mengindikasikan tindakan-tindakan yang mengikutinya di dalam pikiran kita. Untuk mudahnya, bagaimana apresiasi kita terhadap pernyataan-pernyataan garis besar berikut ini?:

“… menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi…..”.

“… menekan angka pengangguran…”.

“… meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% per tahun…”.

“… meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) …”.

“… memberdayakan industri pelayaran …”.

“… mengundang investasi sebesar ±10 trilyun rupiah …”.

“… membangun pembangkit 10 ribu megawatt dengan sumber daya terbarukan …”.

“… membangun 25 kota baru …”.

“… mencetak 1 juta hektar sawah baru …”.

“… membangun 5 ribu kapal armada perikanan tangkap …”.

Kiranya dapat disepakati bahwa beberapa dari pernyataan di atas menggambarkan atau mengkonstruksikan indikasi tindak-lanjut di dalam pikiran kita, beberapa lainnya samar-samar, dan sisanya mungkin tidak sama sekali. Sebaliknya, beberapa dari pernyataan di atas menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat antara masalah dengan pernyataan yang dibuat, beberapa lainnya samar-samar, dan sisanya mungkin tidak sama sekali. Pembahasan ini juga terkait dengan berpikir reaktif dan berpikir proaktif yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian Perencanaan Ekstrapolatif dan Perencanaan Proaktif. Hubungan antara pernyataan garis besar dengan pernyataan terperinci analogis dengan hubungan antara induk dengan anak-anak yang (akan) dilahirkannya. Bukan sebaliknya; tidak pernah ada di dunia ini anak-anak yang melahirkan induknya. Pernyataan-pernyataan di atas yang tidak mengindikasikan rumusan tindak-lanjut di dalam pernyataan terperinci, tidak memenuhi syarat sebagai pernyataan rencana. Demikan pula halnya pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan masalah, pernyataan-pernyataan tersebut pada dasarnya adalah rumusan masalah yang dituliskan dalam bentuk kalimat aktif sehingga seolah-olah mengandung esensi rencana.

2. Pernyataan positif – berpikir positif

Rencana seharusnya dirumuskan di dalam pernyataan positif; pernyataan yang dilahirkan dari berpikir positif. Sederhanya, pernyataan positif adalah pernyataan yang mudah diapresiasi oleh orang lain, dan pernyataan rencana yang positif akan diapresiasi dengan komitmen untuk bertindak (melaksanakan rencana). Dalam hal ini, berarti komitmen bersama untuk bertindak melaksanakan rencana pembangunan daerah. Dalam urutan proses secara terbalik; tindakan→ komitmen →  apresiasi → pernyataan → (proses) berpikir, jelas bahwa di dalam proses berpikir posistif gambaran tentang tindakan melekat di dalamnya. Dengan kata lain, proses yang melek-tindakan, sehingga penyataan positif yang disampaikan kemudian adalah pernyataan garis besar yang menggambarkan buah pikiran yang terbentuk sebagai konstruksi dari tindakan-tindakan. Disini terkandung esensi kreatif konstruktif/inovatif. Konsisten dengan analogi induk dan anak-anak, kurang lebih pengertiannya adalah induk anjing akan melahirkan anak-anak anjing. Artinya apa yang akan dilahirkan oleh pernyataan garis besar telah diketahui sebelumnya. Masih banyak yang meyakini bahwa kreatifitas adalah bakat dibawa sejak lahir, tidak semua orang memilikinya. Pengaruh keyakinan ini demikian besarnya sehingga pendidikan kita fokus kepada pengajaran yang bersifat reaktif, artinya dilatih bereaksi terhadap rangsangan (soal-soal) dengan melakukan analisis (memanfaatkan teori-teori yang ada dan rumus-rumus), menyimpulkan tindakan yang akan diambil (sebagai reaksi). Umumnya pernyataan yang lahir dari proses seperti itu hanya dapat diapresiasi oleh orang-orang yang memahami teori-teori dan rumus-rumus yang sama. Pasti mereka bukanlah masyarakat/rakyat pada umumnya, bahkan seringkali termasuk para pelaku di sektor riil. Apalagi bila pernyataan dihasilkan melulu berbasis pengalaman akademis, bukan berbasis melek-tindakan yang terbukti dimiliki oleh orang-orang yang berhasil di dunia nyata. Kemampuan bertindak adalah modal utama yang dapat dipelajari dari dunia nyata dan keterampilan bertindak dapat dilatih sebagaimana berlatih soal-soal di dalam dunia pendidikan. Contoh-contoh pernyataan di dalam pembahasan sebelumnya, mencontohkan pula pernyataan-pernyataan positif. Pernyataan-pernyataan yang dapat diapresiasi dengan komitmen untuk bertindak melaksanakan rencana pembangunan daerah. Kuncinya, berpikir positif adalah bersungguh-sungguh mencoba menemukan hal-hal yang dapat disepakati oleh siapa saja yang membaca pernyataan rencana. Memang sulit, oleh karena itulah harus secara sadar dilatih. Latihan melihat sisi pandang orang lain.

3. Berpikir paralel

Bagaimana kita berproses untuk mencapai konsensus atas suatu gagasan, baik berupa pernyataan garis besar, baik berupa pernyataan terperinci, adalah bagia penting dari komunikasi perencanaan. Secara umum, kita ketahui bahwa diskusi/pembahasan adalah metoda yang pasti dipakai, apalagi di bawah paradigma perencanaan partisipatif. Budaya diskusi umumnya sangat terpengaruh oleh budaya akademik; mengemukakan suatu kasus dan kemudian mencoba mempertahankan kasus tersebut sambil membuktikan kesalahan kasus lain. Adalah manusiawi bahwa setiap peserta diskusi terpengaruh oleh egonya, terutama karena motivasi untuk dianggap benar. Metode ini sudah berusia 2.400 tahun, hasil rancangan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang tidak disadari, adalah diskusi seperti ini lebih berguna untuk pembahasan tingkat ilmiah/filosofis, bukannya tingkat dunia nyata/praktis. Tahun 1985 Edward de Bono merancang metode berpikir paralel. Metode berdiskusi yang mengkodisikan para pesertanya untuk berpikir positif dengan memancing mereka untuk berpendapat tanpa perlu menyerang pendapat yang lain. Metode ini dikenal dengan istilah Enam Topi Berpikir . Metode Enam Topi Berpikir kini telah digunakan secara luas di dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rapat Bisnis Multi-nasional sampai dengan rapat keluarga. Keputusan atau konsensus lebih cepat tercapai. Biasanya, suatu perusahaan perlu waktu tiga puluh hari untuk membahas proyek multi-nasional, dengan menggunakan metode berpikir paralel mereka melakukan hal tersebut hanya dalam dua hari. Sebelumnya, negosiasi upah di sebuah pertambangan butuh waktu tiga minggu. Dengan metode berpikir paralel, hanya perlu empat puluh lima menit. Di tempat lain, suatu serikat pekerja mengatakan kepada pihak manajemen bahwa mereka menolak untuk bernegosiasi, kecuali menggunakan metode berpikir paralel. Sebuah perusahaan Kanada menyatakan bahwa mereka berhasil menghemat 20 juta dolar pada tahun pertama setelah menerapkan metode berpikir paralel. Metafor Enam Topi Berpikir (berwarna putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru) dimanfaatkan untuk menyearahkan para peserta diskusi secara sejajar melihat ke arah yang sama pada waktu yang sama pula. Praktisnya, para peserta diskusi diminta memakai topi yang warnanya sama pada sesi yang sama.

  • Topi Putih; mengarahkan para peserta diskusi untuk fokus kepada menyampaikan informasi yang terkait dengan gagasan yang dibahas, informasi yang diketahui, perlu diketahui, apakah ada yang terlewatkan. Singkatnya segala sesuatu yang bersifat informasi.
  • Topi Merah; mengarahkan peserta diskusi untuk menggunakan emosi/intuisinya. Peserta mengungkapkan perasaan terhadap gagasan yang dibahas tanpa perlu memberikan penjelasan apapun. Suka, tidak suka, belum atau tidak merasakan apa-apa.
  • Topi Hitam; mengarahkan peserta diskusi untuk mengkritisi gagasan yang dibahas. Peserta diminta menilai benar atau salah; apakah sesuai dengan nilai-nilai, apakah sumber daya mendukung, apakah taat azas, apakah sesuai dengan strategi atau sasaran yang telah disepakati sebelumnya. Singkatnya adalah kewaspadaan, kehati-hatian, sadar resiko, kearifan.
  • Topi Kuning; mengarahkan peserta diskusi untuk mencari argumen yang mendukung gagasan yang dibahas, lengkap dengan nilai, manfaat mengapa gagasan tersebut bisa didukung. Singkatnya adalah ditantang untuk berpikir kebalikan dari Topi Hitam.
  • Topi Hijau; mengarahkan peserta diskusi untuk mencari gagasan, alternatif, kemungkinan, dan rancangan. Topi ini mengajak usaha kreatif, konstruktif, generatif dan produktif.
  • Topi Biru; mengarahkan peserta diskusi untuk ikut mengendalikan proses diskusi. Topi ini secara terus-menerus digunakan oleh moderator. Moderator bisa mengingatkan peserta untuk menggunakan topi biru untuk ikut mengendalikan diri sendiri. Sesi yang diperuntukan bagi satu topi tidak boleh dilanggar dengan pembahasan topi lain, atau (misalnya sesi Topi Merah) cukup ungkapkan perasaan, jangan sertakan alasan apapun!. Orang-orang yang pernah berpartisipasi di dalam diskusi dengan metode Enam Topi Berpikir pada umumnya akan merasakan betapa primitifnya metode diskusi yang dirancang oleh trio Socrates, Plato, dan Aristoteles. Metode diskusi yang selama ini telah diandalkan, namun tidak pernah berhasil menyadarkan kita bahwa metode ini sangat tidak efisien dan efektif, apalagi menghadapi perencanaan partisipatif.

D. Perencanaan Ekstrapolatif dan Perencanaan Visioner

Perencanaan pada prinsipnya wajib mencakup prinsip-prinsip reaktif dan proaktif. Perencanaan Ekstrapolatif adalah penerapan prinsip reaktif dan Perencanaan Visioner adalah penerapan prinsip proaktif. Namun karena berbagai keterbatasan pendekatan yang dipakai dalam melakukan proses perencanaan, khususnya karena cara berpiki ryang terbentuk di sekolah, pendekatan yang seringkali dilakukan adalah pendekatan reaktif. Perencanaan dibuat sebagai reaksi terhadap menu masalah, dan rencana memuat gagasan reaktif pemecahan terhadap ekstrapolasi statistik (kecenderungan) masalah di masa depan. Hal di atas, persis sama dengan apa yang kita alami di sekolah, sebagaimana dikatakan oleh Edward de Bono di dalam bukunya Teach Your Child How to Think; “..di sekolah lebih mudah meletakkan lembar kerja siswa, buku teks/referensi, dan tulisan di papan tulis, kemudian meminta mereka memberikan reaksi terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Oleh karena ingin praktis seperti itu, maka berpikir yang diajarkan di sekolah adalah berpikir reaktif….”.

1. Perencanaan Ekstrapolatif

Pola berpikir reaktif, secara sadar maupun tidak, memerangkap kita dalam perilaku merencanakan secara reaktif. Masalah dimanifestasikan dengan data statistik, apalagi bila datanya adalah data statistik indikator-indikator makro yang sama sekali tidak menjelaskan atau memberikan informasi tentang mengapa terjadi demikian. Sehingga proses analisis yang dilakukan (yang juga diarahkan oleh teori-teori di dalam buku teks/referensi), terfokus kepada bereaksi terhadap masalah. Sementara hal-hal yang belum terjadi (belum ada data), yang disebut juga sebagai peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) bukan melulu merupakan kecenderungan masa depan dari ekstrapolasi (data) masalah masa lalu. Kemungkinan terburuk dari perencanaan reaktif adalah pada akhirnya terjebak dalam upaya hanya memperbaiki data statistik, bukan menangani masalah secara nyata. Masyarakat adalah manusia seutuhnya, bukan sekedar angka di dalam statistik. Pada paruh kedua dekade 1980, Bupati Tangerang mengadakan kunjungan kerja ke zona industri, yang digagas di dalam rencana pembangunan pada paruh pertama dekade 1980. Gagasan itu untuk mengakomodasi kecepatan pertumbuhan Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kunjungan tersebut, beliau sempat beraudiensi dengan para buruh dan menanyakan dari mana asalnya; meskipun tidak terlalu kaget dengan jawaban yang diperoleh7, beliau spontan berkata : “…. secara statistik (pembangunan daerah) oke, tapi dimana masyarakat (asli) saya ……?”. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tadinya merupakan juga angka statistik yang dianalisis sehingga menumbuhkan gagasan pengembangan zona industri pada paruh pertama dekade 1980. Sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah-masalah pembangunan daerah terwujud dalam bentuk data statistik, indikator-indikator ekonomi makro dan mikro, secara sektoral, spatial dan kelembagaan, di sisi lain, para pakar dan para perencana telah sangat siap dengan berbagai perangkat analisisnya. Situasi di atas merupakan kombinasi daya tarik yang luar biasa kuat (overwhelming), sebagai tarikan untuk segera terjun ke dalam kegiatan analisis. Situasi ini diperkuat oleh keadaan bahwa kita terbentuk (melalui sekolah) dengan pola berpikir reaktif. Seluruh sumberdaya telah siap tempur untuk bereaksi terhadap masalah. Pada akhir perjalanan analisis, kita dengan serta-merta dapat menyimpulkan penyebab masalah, selanjutnya menimbulkan gagasan-gagasan untuk menggempur penyebab masalah. Gagasan-gagasan inilah yang niscaya menyita hampir seluruh isi rancangan perencanaan pembangunan berikutnya. Tidak kah kita terjebak.?; sayangnya dunia pendidikan menganggap bahwa berpikir reaktif sudah memadai.

2. Perencanaan Visioner

Kenyataan bahwa berpikir proaktif tidaklah “semudah” berpikir reaktif. Berpikir proaktif hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan bertindak, keterampilan utama di dunia nyata8. Dalam bertindak, kita harus menghadapi orang lain, ada keputusan yang harus diambil tepat waktu, ada strategi yang harus disusun dan dipantau, ada rencana yang harus dibuat dan dilaksanakan, ada konflik, tawar-menawar, dan kesepakatan, ada nilai nilai yang harus diperhitungkan, dan ada yang harus dikorbankan. Semua ini menuntut kita berpikir dan seluruhnya menuntut keterampilan bertindak yang tinggi. Keterampilan bertindak membutuhkan banyak sekali kemampuan berpikir seolah-olah tanpa batas (to infinity and beyond), bukan berpikir di dalam lingkup yang terorganisasikan secara tertutup (sistem tertutup) seperti uraian tentang “jebakan” di atas. Keterampilan bertindak atau disebut juga keterampilan operasional berkaitan dengan pikiran yang mencakup aspek-aspek berpikir antara lain:

  • Sisi pandang lain, pandangan orang lain
  • Cita-cita, Mimpi, Visioner
  • Prioritas, Pengorbanan
  • Alternatif
  • Akibat, Lanjutan
  • Keputusan, Momentum, Saat yang Tepat
  • Resolusi konflik
  • Eksploratif, Provokatif
  • Inovatif, Generatif, Kreatif, Konstruktif

Aspek-aspek berpikir di atas, dalam keadaan normal banyak yang tidak terpakai di dalam sistem tertutup dengan proses berpikir reaktifnya. Aspek-aspek berpikir tersebut melekat di dalam sistem terbuka dengan proses berpikir proaktif. Sebagaimana telah diuraikan di dalam pendahuluan, bahwa

pembangunan daerah adalah suatu sistem terbuka, namun kegiatan merencanakan pembangunan daerah berada di dalam sistem tertutup dan sistem terbuka. Perencanaan pembangunan berada dalam sistem tertutup karena kepentingan obyektifitas pengukuran keberhasilan pelaksanaannya, dan sekaligus berada di dalam sistem terbuka karena perencanaan pembangunan bukan hanya untuk

memecahkan masalah, melainkan demi kemajuan di dalam segala bidang. Singkatnya maju dan sekaligus memecahkan masalah. Dari mana datangnya keterampilan bertindak?; keterampilan bertindak datang dari kesadaran melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir proaktif, bukan dari sekolah, bukan pula dari pengalaman. Ada sekolah yang mengajarkan berpikir proaktif, tapi sangat boleh jadi sekolah itu bukan sekolah kita. Sekolah pada umumnya mengajarkan berpikir kritis, analitis, serial, akademis. Berpikir kritis, analitis, serial, akademis bukanlah sebuah kesalahan, melainkan hanya menyedot sebagian besar energi dan konsentrasi kita ke dalam sistem

tertutup. Melengkapi proses merencanakan secara utuh membutuhkan pula sebagian besar energi dan konsentrasi kita untuk berpikir merancang (inovatif, generatif, kreatif, konstruktif), dimana rancangan tidak otomatis akan terbentuk secara linier dari proses berpikir reaktif. Rancangan mewujud dari proses berpikir lateral di dalam sistem terbuka, yang terjadi di dalam proses perencanaan proaktif. Dampak berpikir reaktif dan berpikir proaktif terhadap proses merencanakan, menghasilkan perbandingan karakteristik antara Perencanaan Reaktif dengan Perencanaan Proaktif secara garis besar sebagaimana tabel berikut

PERENCANAAN REAKTIF

PERENCANAAN PROAKTIF

Kritis, berbasis analisis data,

Konstruktif, berbasis analisisSWOT,

Inward dan backward looking

Outward dan forward looking

Koordinatif, sektoral, linier, statis

Partisipatif, terpadu, looping, dinamis

Gagasan inkremental, building on

success, konservatif, argumentatif

Gagasan melompat, building on commitment, eksploratif, provokatif

Rasional, teoritis, teknokratis, universal

Riil, demokratis, spesifik lokal

Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perencanaan partisipatif bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan. Merencanakan secara partisipatif (participatory planning) adalah proses lateral, sebagai wujud nyata dari berpikir proaktif (dan yang dilaksanakan dalam bentuk perencanaan proaktif). Kekuatan perencanaan datang dari ketidak-terbatasan informasi (proses eksplorasi) yang disumbangkan oleh para pihak/stakeholder, bukan hanya dari interpretasi data dan analisisnya. Tapi, memilih antara pendekatan perencanaan reaktif dengan perencanaan proaktif adalah sia-sia, lakukan kedua-duanya sebagai satu kesatuan proses merencanakan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu.

3. Berpikir Proaktif – berpikir lateral

Teknik yang menerapkan berpikir lateral terhadap masalah dimanifestasikan dengan pergeseran pola berpikir dari pola baku atau mudah ditebak, menjadi pola baru atau gagasan yang tidak disangka-sangka. Gagasan baru yang dihasilkan dari berpikir lateral boleh jadi tidak berguna, namun ketika gagasan baru ditemukan dengan cara ini, biasanya menimbulkan kesadaran “…. koq tidak dari dulu ya…?”. Edward de Bono menemukan istilah berpikir lateral (lateral thinking) pada tahun 1967, yang ditulis pertama kali.di dalam buku berjudul “The Use of Lateral Thinking“. Dia menyatakan bahwa istilah problem solving mengimplikasikan adanya satu masalah (problem) yang harus dihadapi dan dapat diselesaikan. Istilah tersebut meniadakan suatu situasi bilamana tidak ada masalah, atau masalah ada tapi tidak bisa diselesaikan. Adalah logis untuk berpikir tentang membuat situasi yang baik menjadi lebih baik, sementara dengan problem solving logika itu tidak berlaku, karena bila tidak ada masalah antinya tidak ada pula yang bisa diselesaikan. Adakalanya suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan menghilangkan penyebabnya. Kita mungkin saja perlu menyelesaikan masalah bukan dengan menghilangkan penyebabnya, melainkan dengan merancang jalan ke depan, meskipun dengan membiarkan penyebabnya tetap ada. Berbeda dengan berpikir kritis, yang terutama berkaitan dengan menghakimi nilai kebenaran dari sebuah pernyataan dan mencari kesalahan-kesalahan, berpikir lateral lebih terkait dengan pergeseran nilai oleh sebuah pernyataan atau gagasan. Seseorang akan memanfaatkan berpikir lateral ketika ingin pindah dari satu gagasan yang telah diketahui ke penciptaan gagasan baru. Provokasi (provocative operation) digunakan untuk mengajukan gagasan, yang mungkin saja bukan merupakan solusi, atau bukan sebagai ide. Tetapi menggerakkan pemikiran lebih maju ke wilayah di mana gagasan baru dapat dihasilkan. Di dalam pembahasan atau percakapan, sebaiknya diucapkan dahulu: “… ini provokasi …” atau singkatannya (PO). Dengan demikian lawan bicara mengetahui bahwa pembicara memang sedang melakukan provokasi. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan berpikir lateral, mulai dari ilustratif sampai dengan teknikal sebagai berikut.

a.“Anda tidak dapat menggali lobang di tempat lain dengan menggali lebih dalam di lobang yang sama”: Artinya bahwa mencoba lebih keras di dalam arah yang sama mungkin tidak sebermanfaat dengan mencoba berganti arah berpikir. Upaya pada arah berpikir yang sama mungkin tidak akan berhasil.

b.“Berpikir lateral adalah untuk mengganti konsep dan persepsi”: Dengan logika, biasanya kita memulai sesuatu dengan bahan-bahan tertentu. Seperti bermain catur, kita mulai melangkah dengan buah catur yang bisa dijalankan sebagai langkah pertama (8 pion dan 2 kuda). Tetapi apa analoginya buah-buah catur tersebut di dunia nyata?. Hampir di dalam seluruh situasi dunia nyata, manifestasi analogi buah catur tersebut tidak ada!, kita hanya mengasumsikan bahwa manifestasi tersebut ada. Kita mengasumsikan persepsi tertentu, konsep tertentu, dan batas-batas tertentu di dalam pikiran kita untuk mencoba mengerti kenyataan di dalam dunia nyata. Berpikir lateral adalah tentang tidak melangkah dengan menjalankan buah-buah catur tersebut, tetapi adalah justru tentang merubah buah-buah catur tersebut. Berpikir lateral terkait dengan peran persepsi di dalam berpikir. Di sini lah otak kita mengorganisasikan kenyataan dunia ke dalam bagian-bagian yang sanggup kita proses lebih lanjut.

c.“Otak sebagai sebuah self-organising information system membentuk pola-pola berpikir asimetris. Di dalam sistem seperti itu, ada kebutuhan matematis untuk bergerak lintas pola berpikir. Alat-alat dan proses-proses berpikir lateral dirancang khusus untuk berhasil melakukan pergerakan lintas pola berpikir, atau disebut juga pergerakan lateral. Alat-alat tersebut dirancang dengan basis pengertian yang mendalam tentang otak sebagai self-organising information systems.”: Ini adalah definisi teknikal yang bergantung kepada pengertian tentang self-organising information systems. Yaitu sebuah sistem informasi yang mengorganisasikan diri sendiri secara otomatis; otak kita melakukan itu secara refleks. Kita tidak bisa merubah refleks tersebut, yang bisa kita lakukan hanyalah berpikir dan berpikir, otak kita akan membuat pola asimetris dari masing-masing proses berpikir tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita secara sadar melatih berpikir menggunakan alat berpik agar dapat melintas pola-pola asimetris tersebut untuk mendapatkan buah pikiran yang kreatif.

d.“Di dalam setiap self-organising system terdapat kebutuhan untuk melepaskan diri dari sebuah optimum lokal dalam rangka bergerak menuju optimum lebih global. Teknik-teknik berpikir lateral, salah satunya provokasi, telah dirancang untuk membantu pergerakan tersebut.”: Satu definisi teknikal juga. Definisi ini penting karena mendefinisikan juga kebutuhan matematis untuk kreatifitas.

e.Alat-alat berpikir lateral (sumber: buku Revolusi Berpikir – terjemahan dari “Teach Your Child How To Think” karya Edward de Bono) Alat-alat ini dapat dipakai secara runtut dari nomor 1. sampai dengan nomor 7. Namun masing-masing secara sendiri maupun dengan beberapa nomor lainnya dapat digunakan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan atau situasi.

  • ATS, pikirkan antara lain tentang: Apakah sasaran cara berpikir ini? Apa yang ingin kita raih? ATS mengarahkan perhatian kita kepada tujuan tertentu dari sebuah pikiran. ATS diambil dari prinsip-prinsip di dalam pengertian Arah, Tujuan, Sasaran.
  • TSF, pikirkan antara lain tentang: Keadaan lingkungan pikiran anda. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Apa yang belum dipertimbangkan? Apa saja yang sudah dipertimbangkan? Apa saja yang tidak dipertimbangkan? TSF adalah singkatan dari Tinjau Semua Faktor.
  • SPOL, pikirkan antara lain tentang: Siapa saja yang terpengaruh langsung maupun tidak oleh pikiran ini? Nilai-nilai apa yang mereka anut? Bagaimana perubahan nilai-nilai mereka? Apa sudut pandang mereka? Bagaimana pandangan mereka terhadap pikiran ini?. SPOL singkatan dari Sisi Pandang Orang Lain.
  • AKP, pikirkan antara lain tentang: alternatif tidakan yang akan dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang belum bisa dilakukan? Apa yang tidak bisa dilakukan. Apa yang pernah dilakukan? Apa yang belum pernah dilakukan? Bagaimana kalau tidak melakukan apa-apa? AKP diambil dari prinsip-prinsip di dalam pengertian Alternatif, Kemungkinan, Pilihan.
  • PPP, pikirkan antara lain tentang: Mana yang lebih penting dari yang lain? Apa yang paling penting? Apa yang paling tidak penting? PPP singkatan dari Prioritas Penting Pertama. Pikiran ini umumnya dilakukan setelah AKP, tapi bukanlah keharusan.
  • ATL, pikirkan antara lain tentang: Apa yang akan terjadi? Apa yang akan ikut terjadi? Apa yang tidak akan terjadi? Apa yang boleh terjadi? Apa yang tidak boleh terjadi? Apa-apa saja tindak lanjutnya? Tindak lanjut mana saja yang pokok? Tindak lanjut mana saja yang pelengkap? ATL diambil dari prinsip-prinsip di dalam pengertian Akibat dan Tindak Lanjut.
  • KKSM, pikirkan antara lain tentang: Keunggulan? Kelebihan? Kekuatan? Kekurangan? Kelemahan? Hal-hal yang menarik? Hal-hal yang tidak menarik? Hal-hal yang belum tentu menarik? KKSM singkatan dari Kelebihan, Kekurangan, Sisi Menarik. Dalam suatu proses berpikir, penting untuk memformalkan/mengeksplisitkan bagian proses apa yang sedang dilakukan. Misalnya, ucapkan SPOL ketika anda akan memikirkan (sendiri maupun bersama-sama dalam tim) tentang sisi pandang orang lain, atau ucapkan TSF, AKP, sesuai dengan arah pembahasan yang diinginkan.

 

F. Rangkuman

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatura dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam SPPN merupakan perekat sistem perencanaan pembangunan di tingkat pusat dsn daerah. SPPN merangkai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hubungan kesinambungan antar dimensi materi, ruang dan waktu yang nyata (lihat gambar 3.2, hal 13).

Salah satu isu yang disajikan dalam bab ini ialah perencanaan dengan pendekatan Balanced Scorecard. Pada tahun 1992 dua orang profesor pada Harvard University, yaitu Robert S. Kaplan dan David Norton memperkenalkan Balanced Scorecard, setelah melakukan kajian terhadap proses perencanaan strategis tradisional. Mereka menemukan bahwa di dalam proses perencanaan strategis tradisional terdapat kelemahan karakteristik, yaitu antara lain, penekanan yang berlebihan pada isu-isu keuangan/penganggaran dan ketidak jelasan rancangan kinerja pelaksanaan. Hal ini dilihat oleh mereka sebagai suatu ketidak-mampuan untuk mengkomunikasikan dan menjabarkan strategi keseluruh satuan kerja. Dan ini adalah suatu kelemahan dalam proses-proses pengukuran kinerja terhadap strategi yang tidak formal dan terstruktur.

Dengan kemampuan untuk merangkaikan strategi dengan kinerja, aplikasi pendekatan balance scorecard mempunyai banyak kegunaan dalam berbagai organisasi swasta maupun organisasi publik.

Sumber : Materi Diklat Eselon III Lembaga Administrasi Negara

By Ruslan Latenrilawa Posted in Article