Laporan Greenpeace – Deforestasi Hutan Indonesia

Hilangnya Hutan Indonesia

Menurut peta resmi Kementrian Kehutanan yang diberikan kepada Greenpeace pada tahun 2013, Indonesia kehilangan setidaknya 1.240.000 hektar (ha) hutan dalam periode antara 1009 dan 2011, atau setara dengan 620.000 ha per tahunnya: 40% dari kehilangan ini terjadi di Sumatera, dimana 230.000 ha terjadi di provensi, atau seperlima dari total dforestasi.

Sektor kelapa sawit adalah pendorong terbesar deforestasi pada periode 2009-2011, dimana konsesi-konsesi tersebut terindikasi menyumbang sekitar seperempat (300.000 ha) dari hilangnya hutan.
Sementara perkebunan mengancam habitat harimau di Sumatera, situasi serupa juga terjadi pada orangutan di Sumatera dan Kalimantan.

Semua orangutan terancam punah – dan orangutan Sumatera terancam punah secara kritis. “Kerusakan habitat paling akut terjadi di Kalimantan, dimana 141.000 ha hutan habitat orangutan ditebangi habis antara tahun 2009 dan 2011. Lebih dari seperlima dari pembukaan hutan ini berada dalam wilayah izin konsesi perkebunan kelapa sawit.”

Rencana aksi untuk orangutan dari Kementerian Kehutanan tahun 2007-2017 “lebih tegas daripada rencana aksi untuk harimau Sumatera” dalam rekomendasinya akan tindakan yang diperlukan, termasuk ‘Melarang konversi habitat orangutan menjadi penggunaan lain’ dan ‘Mendorong penegakan’ hukum terhadap kegiatan penambangan dalam habitat orangutan’.”

Walau demikian, tidak terdapat kemauan politis untuk menegakkan rencana aksi pada tingkat pemerintahan manapun yang terlibat dalam pengembangan penggunaan lahan atau rencana tata ruang atau dalam alokasi izin konsesi. Banyak habitat orangutan terletak dalam konsesi yang ada.

deforestasi-cover

Laporan lengkapnya disini :

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/558704/Laporan_Izin_untuk_Memusnahkan.pdf

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA

Pembelajaran dari Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta

Negara-negara merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum.

Permasalahan yang pertama mengemuka adalah bagaimana upaya mencapai kesejahteraan bersama tersebut ditempuh dengan cara yang efisien.

Munculnya fenomea globalisasi yang bertautan dengan desentralisasi. menjadikan pelaku-pelaku ekonomi bergerak secara langsung masuk ke daerah-daerah dari suatu negara. Globalisasi mendorong terbukanya potensi lokal, yang mendorong setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah untuk merespon perkembangan global.

Hal ini dinyatakan secara lengkap sebagai berikut:

When country’s political, economic, and development activities become globalized, the national government may no longer be the dominant entity…. Global changes occuring today are creating new, complex, and decentralized system of networks that are radically different

Tulisan selengkapnya baca:

Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia